Sebagai warga negara yang baik, khususnya yang sudah tergolong sebagai Wajib Pajak, Anda tentunya harus mengetahui alur perpajakan di Indonesia.
Dengan memahami alur perpajakan di Indonesia ini, Anda akan terhindar dari resiko terkena sanksi akibat kesalahan dalam menjalankan kewajiban tersebut.
Alur Perpajakan di Indonesia: Pengertian dan Manfaat Pembayaran Pajak
Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai alur perpajakan di Indonesia, ada baiknya Anda mengingat kembali mengenai pengertian pajak dan manfaat pembayarannya.
Pengertian Pajak
Menurut UU Nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh badan maupun perorangan kepada negara.
Kontribusi ini bersifat memaksa sesuai undang-undang, tidak akan memberikan imbalan langsung dan akan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.
Manfaat Pembayaran Pajak
Meski tidak memberikan imbalan langsung, pembayaran pajak memiliki sejumlah manfaat yang dapat dirasakan oleh negara, masyarakat, maupun pengusaha.
Beberapa manfaat pembayaran pajak untuk masing-masing pihak tersebut antara lain:
Manfaat Pembayaran Pajak untuk Negara
Pembayaran pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang berjumlah cukup besar dan berguna untuk menjaga stabilitas perekonomian.
Keberadaan dana tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum,serta menjalankan proses demokrasi dan pemerintahan negara.
Selain itu, ada pula jenis pajak yang dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai regulasi untuk melindungi kepentingan dalam negeri.
Contoh pajak tersebut adalah bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang impor.
Manfaat Pembayaran Pajak untuk Masyarakat
Dana pajak memungkinkan masyarakat untuk menikmati keberadaan jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
Selain itu, dana hasil penerimaan pajak tersebut seringkali juga dapat dinikmati masyarakat dalam bentuk pemberian subsidi (pangan, BBM, dll).
Manfaat Pembayaran Pajak Bagi Pengusaha
Pengusaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab niscaya akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat.
Dengan begitu, umumnya aktivitas bisnis pengusaha tersebut umumnya akan lebih mudah berkembang karena memiliki kepercayaan dari produsen, konsumen, maupun perbankan.
Selain itu, pembayaran pajak juga bermanfaat untuk menunjukkan sekaligus menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Pasalnya, hal itu berarti perusahaan memiliki pengelolaan finansial yang cukup baik.
Nantinya, perusahaan pun akan terhindar dari resiko denda pembayaran pajak yang dapat mengakibatkan kerugian.
Alur Perpajakan di Indonesia Step by Step
Proses pembayaran pajak tentunya tidak bisa Anda lakukan dengan cara sembarang. Itulah sebabnya pemerintah telah menetapkan alur perpajakan di Indonesia secara baku untuk dijadikan pedoman.
Pengertian alur perpajakan di Indonesia adalah urutan pelaksanaan pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Secara umum alur perpajakan di Indonesia ini meliputi empat tahapan utama sebagai berikut:
Alur Perpajakan di Indonesia: Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
Langkah pertama dari alur perpajakan di Indonesia yang perlu Anda jalani adalah mendaftarkan diri secara resmi sebagai seorang Wajib Pajak.
Proses pendaftaran ini bisa Anda lakukan dengan mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP online.
Selain itu, Anda bisa juga datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat kemudian mengisi sejumlah formulir sesuai persyaratan.
Dahulu, proses pendaftaran ini akan diakhiri dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP kepada Wajib Pajak baru.
Akan tetapi,kebijakan terbaru pemerintah belum lama ini telah menetapkan bahwa NIK Anda sekarang bisa sekaligus berfungsi sebagai NPWP.
Menghitung jumlah nominal pajak yang wajib dibayarkan
Setelah resmi terdaftar sebagai seorang Wajib Pajak, Anda haruslah menjalankan tanggung jawab pembayaran pajak itu secara tertib, sesuai peraturan perundangan.
Anda mungkin sudah mengetahui bahwa sistem perhitungan pajak di Indonesia pada umumnya selama ini menerapkan prinsip Self Assessment.
Prinsip ini memberikan kepercayaan pada Anda untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang wajib dibayarkan, termasuk membayar serta melaporkannya secara mandiri.
Oleh karena itu, Anda perlu lebih cermat dan teliti dalam mempelajari peraturan perundangan yang berlaku sebagai acuan perhitungan pajak Anda.
Pasalnya, ketentuan perhitungan ini umumnya relatif agak bervariasi, tergantung pada jenis profesi, jumlah penghasilan, dan beberapa hal lainnya.
Selain Self Assessment, ada dua teknik pemungutan pajak lain yang biasa digunakan di Indonesia dan perluAnda ketahui pula, yaitu:
Official Assesment
Berbeda dengan Self Assessment, sistem ini tidak mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan pajak secara mandiri. Sebaliknya, nominal pajak tersebut akan diberikan oleh petugas.
Sistem penilaian formal ini biasanya berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Prinsip perhitungannya mengharuskan pemilik properti untuk membayar dengan nominal tertentu sesuai SPPT.
SPPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangdan dikeluarkan oleh Dirjen Pajak untuk menginformasikan besarnya PBB kepada Wajib Pajak.
Withholding System
Prinsip perhitungan Withholding System berlaku dalam proses pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemilik usaha (majikan) terhadap karyawannya.
Dalam hal ini, pemilik usaha berkedudukan sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab menghitung dan membayarkan pajak penghasilan karyawannya kepada pemerintah.
Melakukan pembayaran pajak
Setelah selesai menghitung besarnya nominal pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah membayarkannya.
Proses pembayaran ini dapat Anda lakukan melalui loket keuangan KPP atau bisa juga dengan metode transfer bank,
Pastikan Anda telah menghitung besarnya nominal pajak tersebut dengan tepat dan presisi karena kekeliruannya dapat mengakibatkan Anda mengalami berbagai kesulitan.
Jika nominal pembayaran itu kurang, maka Anda akan terkena sanksi berupa denda.Sebaliknya, jika berlebih,Anda perlu mengurus pengembaliannya melalui proses restitusi yang relatif rumit.
Selain itu, pastikan pula untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan pembayaran ini juga akan membuat Anda terkena sanksi berupa denda.
Melakukan pelaporan pajak
Setelah menjalankan kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak sesuai aturan, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakoni adalah melakukan pelaporan pajak.
Caranya adalah dengan mengisi laporan Surat Pajak Tahunan atau SPT dan menyerahkannya kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak.
Proses pengisian dan penyerahan SPT ini bisa Anda lakukan melalui KPP terdekat atau situs resmi DJP online.
Proses tersebut dijadwalkan untuk Anda lakukan setiap satu tahun sekali, setelah selesainya satu kurun waktu periode pembayaran pajak.
Sederhananya, SPT 2023 nantinya harus Anda isi dan laporkan pada 2024, biasanya paling lambat pada bulan Maret.
Selain keempat tahapan di atas, Anda juga disarankan untuk memiliki sistem pembukuan atau pengarsipan pajak yang terperinci.
Keberadaan pembukuan pajak ini terutama akan sangat memudahkan Anda seandainya suatu ketika harus menjalani proses pemeriksaan pajak.
Dengan adanya pembukuan pajak ini, Anda niscaya akan mempunyai bukti yang kuat dan otentik mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Anda.
Selain memahami alur perpajakan di Indonesia, Anda juga disarankan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru kebijakan pemerintah menyangkut kewajiban pembayaran pajak terbaru.