Tax Now – Salah satu bukti penting yang harus dimiliki oleh setiap karyawan atau pemberi kerja adalah dokumen bukti potong PPh 21.

Sayangnya, banyak orang belum memahami apa fungsi sebenarnya dari dokumen ini, bagaimana cara membuatnya, dan apa saja jenisnya. 

Padahal jika tidak dikelola dengan baik, bisa jadi berdampak pada pelaporan pajak tahunan yang kurang tepat. 

Untuk itu, penting mengetahui peran dan proses di balik penerbitan bukti ini.

Cara Membuat Bukti Potong PPh 21

Membuat bukti potong PPh 21 merupakan kewajiban pemberi kerja atau pihak yang memotong pajak. 

Dalam proses pembuatannya sebenarnya tidak rumit, asalkan kamu sudah mengikuti prosedur yang diharuskan dengan tepat.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan agar bukti potong bisa disusun dengan benar, sah, dan dapat digunakan untuk pelaporan pajak karyawan.

Siapkan Data Karyawan secara Lengkap

Langkah pertama adalah mengumpulkan seluruh data karyawan, seperti nama lengkap, NPWP, status pernikahan, jumlah tanggungan, dan total penghasilan. 

Data ini untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak. 

Ketelitian sangat diperlukan karena kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan salah hitung pajak dan berdampak pada laporan tahunan yang tidak valid.

Hitung Penghasilan Kena Pajak

Setelah semua data tersedia, lakukan perhitungan penghasilan kena pajak dengan mengurangi total bruto dari pengurang yang berlaku. 

Data itu bisa berupa iuran pensiun, biaya jabatan, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

Hasil penghitungan ini menjadi dasar besarnya pajak yang harus dipotong dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

Isi Formulir 1721 A1

Gunakan formulir resmi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu formulir 1721 A1, untuk karyawan tetap. 

Pastikan semua kolom diisi lengkap sesuai data dan perhitungan yang benar. 

Formulir ini wajib diisi setiap tahun sebagai bukti bahwa pajak penghasilan karyawan telah dipotong dan disetorkan.

Proses Melalui Aplikasi e-SPT atau e-Bupot

Masukkan data yang sudah dihitung ke dalam aplikasi e-SPT atau e-Bupot 21/26 yang disediakan DJP. 

Tanpa dokumen tersebut, karyawan dapat mengalami kendala saat mengisi SPT dan berisiko terkena denda. 

Dengan sistem online, risiko kesalahan penghitungan dan pengisian dapat diminimalkan, sekaligus mempercepat proses pembuatan bukti potong online.

Cetak dan Tanda Tangani Dokumen

Setelah selesai input data, cetak bukti potong dan pastikan ditandatangani oleh pihak pemotong pajak. 

Tanda tangan bisa berupa tanda tangan basah atau digital, tergantung sistem yang digunakan. 

Dokumen ini harus sah secara hukum agar dapat digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan dan klaim pajak oleh karyawan.

Serahkan Bukti Potong kepada Karyawan

Penyerahan bukti potong PPh 21 harus dilakukan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. 

Karyawan berhak menerima dokumen ini sebagai bukti bahwa pajaknya telah dipotong. 

Tanpa menerima dokumen tersebut, karyawan dapat mengalami hambatan saat melaporkan SPT dan berpotensi dikenai sanksi pajak. Ini juga berkaitan dengan hak karyawan atas bukti potong.

Jenis Bukti Potong PPh 21

Setiap jenis bukti potong PPh 21 dibuat untuk mengakomodasi kondisi pekerjaan dan sumber penghasilan yang berbeda. 

Dokumen ini tidak hanya berlaku untuk pegawai tetap, tetapi juga untuk pekerja lepas atau non-karyawan. 

Dengan mengetahui jenis-jenisnya, pemotong pajak bisa memilih formulir agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang bisa memengaruhi proses pelaporan pajak tahunan.

Formulir 1721 A1 

Formulir ini wajib digunakan oleh perusahaan yang memotong pajak dari karyawan tetap. 

Isinya meliputi informasi identitas pegawai, jumlah penghasilan bruto, pengurang, serta pajak yang telah dipotong selama satu tahun. 

Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa karyawan telah membayar pajak penghasilan karyawan melalui pemotongan bulanan yang dilakukan pemberi kerja.

Formulir 1721 A2 

Formulir ini diterbitkan oleh bendahara negara, ditujukan bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan yang menerima penghasilan rutin dari negara. 

Informasi dalam formulir ini mirip dengan 1721 A1, namun berasal dari instansi pemerintah. 

Penerima penghasilan wajib menyimpan dokumen ini sebagai referensi dalam pengisian SPT, terutama jika memiliki penghasilan lain di luar gaji pokoknya.

Bukti Potong Non-Karyawan

Pemotongan PPh 21 juga berlaku untuk tenaga lepas, seperti pembicara, konsultan, atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. 

Jenis bukti potong ini tidak menggunakan formulir A1 maupun A2, melainkan disusun berdasarkan aktivitas pembayaran tertentu. 

Pemberi penghasilan wajib memotong pajak dari pembayaran dan menyerahkan bukti potong kepada penerima sebagai dokumen pendukung saat menyusun laporan pajaknya.

Bukti Potong Online

Direktorat Jenderal Pajak kini menyediakan fitur pembuatan bukti potong secara digital melalui aplikasi resmi seperti e-Bupot 21/26.

Sistem ini memungkinkan pembuatan bukti potong secara digital dan terintegrasi langsung dengan basis data DJP. 

Proses ini mengurangi kesalahan, mempercepat pembuatan, serta mempermudah proses cek bukti potong PPh 21 yang membutuhkan akses cepat dan akurat.

Manfaat Bukti Potong PPh 21

Banyak orang belum menyadari bahwa bukti potong PPh 21 memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar dokumen pajak. 

Baik karyawan maupun pemberi kerja akan diuntungkan jika bukti potong disusun dan diserahkan dengan benar. 

Dari sisi hukum hingga administrasi, dokumen ini membangun kepatuhan pajak yang tertib dan menghindari risiko yang tidak perlu.

Dasar Pelaporan Pajak Tahunan Karyawan

Dokumen ini menjadi pegangan utama dalam mengisi SPT Tahunan orang pribadi. 

Tanpa dokumen ini, karyawan tidak bisa menginput data pemotongan pajak dengan benar. 

Karena itu, cara mendapatkan bukti potong PPh 21 sangat penting diketahui agar pelaporan tahunan berjalan lancar dan sesuai ketentuan. 

Salah input data dapat berakibat pada perbedaan nilai pajak dan menimbulkan koreksi dari DJP.

Mencegah Denda karena Kesalahan Pelaporan

Jika tidak memiliki bukti potong, pelaporan bisa salah atau tidak lengkap. Hal ini dapat memicu sanksi administratif dari DJP, termasuk denda atau teguran. 

Bukti potong memberikan kejelasan besaran pajak yang telah dibayar, sehingga melindungi wajib pajak dari kesalahan saat mengisi SPT. Inilah sebabnya dokumen ini harus dijaga baik dan tidak diabaikan.

Transparansi dan Kejelasan Pemotongan Pajak

Dengan bukti potong yang jelas, karyawan tahu berapa besar pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong setiap bulan. 

Kondisi ini menciptakan keterbukaan antara perusahaan dan karyawan terkait pemotongan pajak. 

Bukti ini juga membantu menghindari kesalahpahaman jika terdapat selisih jumlah gaji bersih dan pajak yang dilaporkan di SPT Tahunan.

Syarat Pengajuan Kredit dan Dokumen Pendukung Visa

Beberapa lembaga keuangan menjadikan bukti potong PPh 21 sebagai salah satu dokumen yang disertakan saat mengajukan pinjaman atau permohonan visa. 

Dokumen ini dianggap valid sebagai bukti penghasilan rutin yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penting menyimpannya dengan rapi agar bisa digunakan saat dibutuhkan sewaktu-waktu.

Bukti Kepatuhan Perusahaan terhadap Kewajiban Pajak

Bagi pemberi kerja, dokumen ini berfungsi sebagai tanda bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakan karyawannya. 

Bukti potong juga menjadi bagian dari dokumentasi internal untuk keperluan audit, serta memperkuat reputasi perusahaan dalam tata kelola yang baik. 

Jika dikelola dengan benar, perusahaan akan lebih siap menghadapi pemeriksaan dari otoritas pajak.

Mengurus pajak tidak perlu membingungkan. 

Jika Anda ingin proses pembuatan bukti potong PPh 21 berjalan cepat, akurat, dan sesuai aturan, serahkan pada ahlinya. 

Tax Now siap membantu memenuhi berbagai kebutuhan perpajakan Anda dengan layanan yang dapat diandalkan. 

Mulai dari konsultasi, perhitungan PPh 21, hingga pelaporan pajak tahunan, semuanya bisa ditangani oleh tim profesional bersertifikat. 

Dapatkan layanan terbaik dengan harga jasa konsultan pajak murah tanpa mengorbankan kualitas. 

Segera hubungi Tax Now untuk mendapatkan layanan perpajakan yang praktis, termasuk pembuatan bukti potong resmi berbasis sistem digital.