Jasa konsultan pajak – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh PPN adalah sewa kendaraan. 

Tarif PPN atas Sewa Kendaraan

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, jasa sewa kendaraan termasuk objek yang terutang PPN. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang PPN, jasa sewa kendaraan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11%. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum yang menyatakan bahwa semua bentuk sewa barang atau jasa pada umumnya akan dikenakan PPN.

Namun demikian, ada pengecualian yang perlu diperhatikan terkait jasa angkutan umum. Menurut Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang PPN, jasa angkutan umum di darat, laut, dan udara tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, sehingga tidak dikenakan PPN. Dalam hal ini, penjelasan lebih rinci mengenai jasa angkutan umum tidak disertakan dalam undang-undang tersebut, yang berarti bahwa tidak semua jenis jasa transportasi akan bebas dari PPN.

Untuk merinci lebih lanjut jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan melalui Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa kriteria dan rincian barang atau jasa yang dikecualikan dari PPN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan panduan bagi para pelaku usaha dan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, tidak semua jasa sewa kendaraan akan bebas dari PPN, terutama jika jasa tersebut tidak termasuk dalam kategori jasa angkutan umum yang dikecualikan. Sebagai contoh, jasa sewa kendaraan pribadi, sewa mobil untuk keperluan pribadi atau perusahaan, tetap akan dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga Apa Itu Pembetulan Ketetapan Pajak?

Pajak Lainnya atas Sewa Kendaraan

Selain PPN, pajak lain yang terkait dengan sewa kendaraan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, penghargaan, hadiah, serta penyerahan jasa. Dalam konteks sewa kendaraan, PPh Pasal 23 juga berlaku dan menjadi salah satu kewajiban perpajakan yang harus diperhatikan.

Tarif PPh Pasal 23 bervariasi tergantung pada objek pajaknya. Berikut ini adalah beberapa ketentuan tarif PPh Pasal 23 yang relevan:

Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan dari dividen (kecuali untuk pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan pajak final), bunga, royalti, serta hadiah atau penghargaan yang tidak dipotong PPh Pasal 21.

Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Dalam hal ini, sewa kendaraan termasuk dalam kategori sewa yang dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%.

Tarif 2% dari jumlah bruto juga dikenakan atas imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa manajemen. Selain itu, imbalan jasa lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 juga dikenakan tarif yang sama. Peraturan ini berlaku efektif sejak 24 Agustus 2015 dan memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23.

Perlu dicatat bahwa bagi wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh Pasal 23 akan dikenakan 100% lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP.