About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@corpkit.com

Mengenal Bangunan dan Objek yang Terkena Pajak Bumi Bagunan

Jasa konsultan pajak – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Pajak ini dikenakan terhadap objek pajak yang berupa tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomis bagi pemilik atau penggunanya. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Pengertian dari Pajak Bumi Bangunan

Secara spesifik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang terletak di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBB dikenakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan dasar penetapan besarnya pajak yang harus dibayar. NJOP ini ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku di daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai pasar dari suatu tanah atau bangunan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Jenis Bangunan yang Dikenai Pajak Bumi Bangunan

Tidak semua bangunan dikenakan PBB. Pajak ini dikenakan pada bangunan yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan kepada pemilik atau pengguna. Adapun di sini, bangunan yang masuk dalam kategori pajak bumi dan juga bangunan yaitu

Objek Bumi

Sawah: Lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, terutama untuk menanam padi.

Ladang: Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam tanaman selain padi.

Kebun: Lahan yang ditanami dengan tanaman perkebunan seperti kopi, teh, karet, dan kelapa sawit.

Tanah: Lahan kosong yang belum dimanfaatkan namun memiliki nilai ekonomis karena potensial untuk dikembangkan.

Pekarangan: Tanah yang berada di sekitar rumah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Tambang: Lahan yang digunakan untuk kegiatan penambangan sumber daya alam seperti batu bara, emas, atau minyak bumi.

Baca juga Waspada, Ini Sanksi Jika Telat Bayar Pajak

Objek Bangunan

Rumah Tinggal: Bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pribadi oleh pemilik atau penyewa.

Bangunan Usaha: Bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti toko, restoran, atau kantor.

Bangunan Gedung Bertingkat: Gedung yang memiliki beberapa lantai, seperti apartemen atau perkantoran.

Gedung Pusat Perbelanjaan: Bangunan besar yang digunakan sebagai pusat perbelanjaan seperti mal atau plaza.

Pagar Mewah: Pagar yang dibangun dengan material berkualitas tinggi dan desain khusus yang meningkatkan nilai estetika dan keamanan properti.

Kolam Renang: Kolam yang dibangun sebagai fasilitas rekreasi atau olahraga, baik di dalam area perumahan pribadi maupun fasilitas umum.

Jalan Tol: Infrastruktur jalan yang dikelola secara komersial, biasanya dikenakan tarif untuk penggunaannya.

Bangunan yang Tidak Kena Pajak

Namun, tidak semua bangunan dikenakan PBB. Ada beberapa kategori bangunan yang dikecualikan dari pajak ini, antara lain

Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum: Seperti tempat ibadah, sekolah negeri, puskesmas, rumah sakit milik pemerintah, dan fasilitas umum lainnya yang tidak bersifat komersial.

Bangunan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik: Seperti kedutaan besar dan konsulat yang mendapatkan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

Bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial: Seperti panti asuhan, panti jompo, dan yayasan sosial yang tidak mengambil keuntungan dari aktivitasnya.

Pengecualian ini diberikan untuk mendukung fungsi sosial dan pelayanan publik yang dijalankan oleh bangunan tersebut. Selain itu, pengecualian juga berlaku bagi bangunan yang nilai NJOP-nya berada di bawah ambang batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*