Pengertian Pajak Komisi Penjualan, Dasar Hukum, dan Fungsinya
Pengertian Pajak Komisi Penjualan, Dasar Hukum, dan Fungsinya
Pengertian Pajak Komisi Penjualan, Dasar Hukum, dan Fungsinya

TAX NOW – Banyak tenaga pemasaran lebih fokus mengejar target penjualan, tanpa memahami bahwa dari setiap penjualan ada kewajiban pajak komisi penjualan. 

Ketika pembayaran akhirnya diterima, jumlah bersih kerap terasa lebih kecil dari perkiraan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai berasa besar potongan yang muncul. 

Kebingungan biasanya muncul saat menyusun laporan pajak tahunan karena sejak awal komisi tidak dicatat sebagai penghasilan kena pajak. Melainkan dianggap sebagai bonus biasa, padahal perhitungannya mengikuti aturan pajak penghasilan dan harus digabung dengan total pendapatan setahun.

Apa Itu Pajak Komisi Penjualan?

Apa Itu Pajak Komisi Penjualan

Pajak komisi penjualan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas imbalan yang diterima seseorang karena berhasil menjual barang atau jasa. 

Komisi berbeda dari gaji tetap karena besarannya bergantung pada nilai transaksi yang berhasil diperoleh. 

Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak pada dasarnya menjadi objek pajak menurut ketentuan perpajakan Indonesia. 

Oleh karena itu, komisi tidak diperlakukan sebagai bonus biasa, melainkan sebagai penghasilan yang harus dihitung dan dilaporkan.

Dalam praktiknya, komisi sering diterima oleh tenaga pemasaran, agen, broker, maupun perantara perdagangan. 

Meskipun bentuknya variabel dan tidak selalu rutin setiap bulan, penghasilan tersebut tetap termasuk kategori penghasilan aktif. 

Perusahaan biasanya memotong pajak sebelum komisi dibayarkan kepada penerima, terutama jika penerima berstatus karyawan. 

Untuk tenaga penjual lepas, pemotongan dapat berbeda tergantung hubungan kerja dan perjanjian yang dibuat.

Besarnya pajak bergantung pada total penghasilan selama satu tahun pajak. 

Komisi akan digabungkan dengan penghasilan lain untuk menentukan lapisan tarif pajak yang berlaku. 

Karena sifatnya fluktuatif, jumlah pajak yang dipotong bisa berbeda setiap periode pembayaran. 

Situasi ini sering membuat penerima komisi merasa nominal pajaknya tidak konsisten, padahal perubahan tersebut mengikuti akumulasi pendapatan tahunan.

Memahami mengenai pajak komisi penjualan membantu tenaga penjual memperkirakan penghasilan bersih secara lebih realistis. 

Selain itu, pelaporan tahunan menjadi lebih mudah karena data penghasilan sudah tercatat dengan benar sejak awal. 

Dengan memahami konsep ini, penerima komisi dapat menghindari kekurangan pembayaran pajak dan potensi sanksi administrasi di kemudian hari.

Dasar Hukum atas Pajak Komisi Penjualan

Dasar Hukum atas Pajak Komisi Penjualan

Perlakuan pajak terhadap komisi penjualan tidak ditentukan secara bebas oleh perusahaan, melainkan mengikuti ketentuan resmi perpajakan Indonesia. 

Aturan ini dibuat agar seluruh tambahan penghasilan diperlakukan adil dan dapat dilaporkan secara konsisten. 

Berikut dasar hukum yang menjadi rujukan pemotongan dan pelaporannya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya menetapkan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi merupakan objek pajak. 

Komisi penjualan termasuk dalam kategori penghasilan karena menambah kemampuan finansial penerimanya. 

Oleh sebab itu, komisi wajib dihitung dalam penghasilan bruto tahunan sebelum menentukan pajak terutang.

Ketentuan PPh Pasal 21

Peraturan mengenai PPh Pasal 21 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. 

Komisi penjualan termasuk penghasilan terkait pekerjaan sehingga perusahaan atau pemberi penghasilan berkewajiban melakukan pemotongan sebelum pembayaran dilakukan kepada tenaga pemasaran.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemotongan

Pedoman pemotongan pajak penghasilan atas komisi penjualan saat ini mengacu pada pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. 

Aturan ini memperkenalkan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata sehingga perhitungan pemotongan mengikuti kategori penghasilan dan status wajib pajak. 

Ketentuan tersebut digunakan pemberi penghasilan untuk menentukan besarnya potongan setiap pembayaran komisi.

Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Walaupun pajak telah dipotong pemberi penghasilan, penerima komisi tetap wajib melaporkan penghasilan tersebut pada Surat Pemberitahuan Tahunan. 

Ketentuan ini memastikan seluruh penghasilan tercatat dalam satu tahun pajak. 

Penggabungan tersebut menentukan apakah masih ada kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak.

Ketentuan Tarif Progresif Orang Pribadi

Tarif progresif pajak orang pribadi diterapkan setelah seluruh penghasilan, termasuk komisi, digabungkan dalam penghasilan kena pajak. 

Semakin besar total pendapatan tahunan, maka lapisan tarif meningkat bertahap. 

Dasar hukum ini menjelaskan mengapa besarnya pajak komisi dapat berubah meskipun nilai komisi per transaksi terlihat sama.

Fungsi dari Pajak Komisi Penjualan

Fungsi dari Pajak Komisi Penjualan

Pajak atas komisi penjualan tidak sekadar potongan angka pada slip pembayaran, tetapi memiliki peran dalam sistem perpajakan secara menyeluruh. 

Penerapannya membantu menjaga keseimbangan penerimaan negara dan keteraturan administrasi wajib pajak. 

Berikut beberapa fungsi pajak komisi penjualan:

Mendukung penerimaan negara

Setiap komisi yang dikenakan pajak berkontribusi pada kas negara yang digunakan membiayai berbagai program publik. 

Dana tersebut mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan masyarakat lain yang digunakan bersama. 

Walau nilainya per transaksi terlihat kecil, akumulasi dari banyak tenaga penjual menghasilkan penerimaan besar sepanjang tahun anggaran.

Menjaga keadilan antar jenis penghasilan

Tanpa pemajakan komisi, pekerja dengan penghasilan variabel akan memiliki beban pajak lebih ringan dibanding penerima gaji tetap. 

Pemungutan pajak memastikan semua tambahan kemampuan ekonomi diperlakukan setara. 

Dengan begitu, sistem perpajakan menjadi lebih adil karena setiap orang membayar sesuai total pendapatan yang benar-benar diterima selama setahun.

Membantu validasi data penghasilan wajib pajak

Pemotongan oleh perusahaan menciptakan catatan resmi yang dapat dibandingkan dengan laporan tahunan penerima komisi. 

Otoritas pajak dapat mencocokkan data kedua pihak sehingga mengurangi kesalahan pelaporan. 

Fungsi ini untuk menjaga kepatuhan tanpa harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua wajib pajak setiap tahun.

Membantu perencanaan keuangan pribadi

Ketika tenaga penjual memahami adanya pajak atas komisi, mereka dapat memperkirakan penghasilan bersih lebih realistis. 

Perencanaan anggaran bulanan menjadi lebih stabil karena sudah memperhitungkan potongan pajak. 

Hal ini juga membantu menentukan target penjualan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendapatan bersih.

Mendorong administrasi usaha lebih tertib

Kewajiban pajak membuat perusahaan dan tenaga penjual menyimpan catatan transaksi secara rapi. 

Data penjualan, nilai komisi, dan bukti potong terdokumentasi dengan baik karena diperlukan saat pelaporan tahunan. 

Kebiasaan administrasi yang teratur membantu mengurangi perselisihan pembayaran komisi dan meningkatkan profesionalitas kerja sama bisnis.

Mengurangi risiko sanksi dan sengketa pajak

Penerapan pajak komisi penjualan sejak awal membantu mencegah kekurangan bayar pada akhir tahun pajak. 

Ketika penghasilan sudah dipotong dan dicatat secara benar, kemungkinan munculnya denda administrasi menjadi lebih kecil. 

Catatan yang jelas juga memudahkan klarifikasi apabila terjadi perbedaan data antara perusahaan dan penerima komisi.

Mendorong transparansi hubungan kerja dan pembayaran

Kewajiban pemotongan pajak membuat perhitungan komisi tidak bisa dilakukan secara sembunyi atau informal. 

Setiap pembayaran harus memiliki nilai bruto, potongan pajak, dan nilai bersih yang tercatat. 

Transparansi tersebut melindungi kedua pihak karena tenaga penjual memahami haknya, sementara perusahaan memiliki bukti pembayaran yang sah secara administrasi perpajakan.

Butuh bantuan menghitung dan melaporkan pajak dengan aman dan praktis sekarang juga? 

Gunakan layanan profesional Tax Now untuk konsultasi perpajakan personal dan bisnis. 

Tim berpengalaman membantu simulasi, koreksi laporan, hingga pelaporan SPT tahunan lengkap. 

Anda tidak perlu bingung membaca aturan yang sering berubah. Proses cepat, biaya jasa konsultan pajak pribadi transparan, dan bisa dilakukan secara online tanpa ribet. 

Banyak klien telah mempercayakan kebutuhan pajaknya kepada Tax Now setiap tahun. 

Hubungi sekarang dan rasakan pengelolaan pajak lebih tenang serta rapi, dan pajak komisi penjualan akan terasa jauh lebih mudah dikelola.

Terbaru

Pengertian Pajak Komisi Penjualan, Dasar Hukum, dan Fungsinya
Pengertian Pajak Komisi Penjualan, Dasar Hukum, dan Fungsinya
Gak Perlu ke Kantor Pajak Lagi! Rahasia Mudah Bayar Pajak Online
Gak Perlu ke Kantor Pajak Lagi! Ini Cara Mudah Bayar Pajak Online
Cara Menghitung PPh 21 Metode Gross Up Agar Gaji Tidak Berubah
Cara Menghitung PPh 21 Metode Gross Up Agar Gaji Tidak Berubah
Take Home Pay Berubah Ini Efek Salah Menghitung PPh 21 Metode Netto
Take Home Pay Berubah? Ini Efek Salah Menghitung PPh 21 Metode Netto
Ini Cara menghitung PPh 21 metode gross yang Sebenarnya
Ini Cara menghitung PPh 21 metode gross yang Sebenarnya
EFIN Sudah Tidak Berlaku di Coretax, Benarkah
EFIN Sudah Tidak Berlaku di Coretax, Benarkah?