TAX NOW – Setoran pajak PPN perusahaan sering dianggap sebagai prosedur yang rumit, memakan waktu, dan rawan kesalahan. 

Jangan biarkan proses administrasi ini mengganggu fokus Anda pada pengembangan bisnis.

Saat ini, pemerintah telah menyediakan sistem yang membuat pembayaran PPN menjadi jauh lebih cepat, aman, dan dapat dilakukan di mana saja. 

Kepatuhan pajak yang baik akan mencerminkan kredibilitas perusahaan Anda di mata para stakeholder. 

Perbedaan Pajak PPN dan Pajak Penghasilan bagi Perusahaan

Mengetahui perbedaan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) berguna untuk memastikan kepatuhan pajak perusahaan berjalan dengan benar. 

Keduanya merupakan kewajiban dalam sistem perpajakan Indonesia, tetapi memiliki dasar pengenaan, mekanisme pembayaran, dan penanggung pajak yang berbeda. 

Perbedaan ini membuat perusahaan dapat menghindari kesalahan administrasi dan mengelola arus kas dengan lebih efisien.

Berdasarkan Objek Pajak

Pajak PPN dikenakan atas transaksi barang dan jasa yang menimbulkan nilai tambah, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan. 

Artinya, PPN berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan, sementara PPh berkaitan dengan hasil akhir kegiatan usaha. 

Perbedaan objek pajak ini menentukan waktu pengenaan dan pelaporan pajak oleh perusahaan.

Berdasarkan Pihak yang Menanggung Pajak

Dalam PPN, beban pajak sebenarnya dibayar oleh konsumen akhir, meskipun perusahaan bertugas memungut dan menyetorkannya ke negara. 

Sebaliknya, dalam PPh, pajak ditanggung langsung oleh perusahaan sebagai pihak yang menerima penghasilan. 

Jadi, PPN bersifat tidak langsung karena dibebankan kepada pembeli, sedangkan PPh merupakan pajak langsung yang menjadi kewajiban yang memperoleh pendapatan.

Berdasarkan Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan

Perhitungan PPN dilakukan dengan cara mengurangkan pajak keluaran (dari penjualan) dengan pajak masukan (dari pembelian). 

Sedangkan PPh dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang diakui secara fiskal. 

Keduanya dilaporkan dalam periode berbeda. PPN umumnya bulanan, sedangkan PPh bisa bulanan atau tahunan tergantung jenisnya. 

Berdasarkan Tujuan dan Fungsi Pajak

Pajak PPN bertujuan menambah penerimaan negara dari aktivitas konsumsi barang dan jasa. 

Sementara Pajak Penghasilan berfungsi untuk menarik kontribusi dari pihak yang memperoleh keuntungan. 

Dengan kata lain, PPN menekankan aspek konsumsi masyarakat, sedangkan PPh menyoroti kemampuan ekonomis pelaku usaha. 

Memahami tujuan ini membantu perusahaan menyusun strategi keuangan yang efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Objek Pajak PPN Perusahaan

Sebelum melakukan perhitungan dan penyetoran, setiap pelaku usaha perlu memahami apa saja yang termasuk dalam objek pajak PPN perusahaan. 

Dengan mengetahui objeknya, perusahaan dapat menentukan transaksi mana yang wajib dipungut dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. 

Barang Kena Pajak (BKP)

Objek utama dari PPN adalah Barang Kena Pajak, yaitu barang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan atau dikonsumsi di dalam negeri. 

Barang hasil produksi lokal maupun impor termasuk dalam kategori ini. 

Contohnya meliputi produk manufaktur, elektronik, dan barang konsumsi. 

Setiap transaksi penjualan BKP wajib dipungut PPN sesuai tarif yang berlaku.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Selain barang, jasa juga menjadi bagian dari objek pajak PPN perusahaan. 

Jasa Kena Pajak mencakup berbagai layanan yang diberikan di dalam negeri, seperti jasa periklanan, konsultasi, teknologi informasi, dan lain-lain. 

Termasuk di dalamnya jasa konsultan pajak profesional yang memberikan layanan pengelolaan kewajiban pajak kepada perusahaan

Ekspor Barang dan Jasa Kena Pajak

Kegiatan ekspor juga termasuk dalam objek PPN, meskipun dikenakan tarif 0%. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar global. 

Perusahaan yang mengekspor Barang atau Jasa Kena Pajak tetap wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai bagian dari kewajiban perpajakannya agar tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Transaksi yang Tidak Termasuk Objek PPN

Tidak semua transaksi dikenakan pajak pertambahan nilai. 

PPN tidak dikenakan apabila transaksi dilakukan atas barang tertentu seperti kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. 

Ketentuan ini bertujuan melindungi sektor-sektor vital yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

Pemanfaatan Barang dan Jasa dari Luar Negeri

Objek PPN juga mencakup pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar negeri di dalam wilayah Indonesia. 

Misalnya, ketika perusahaan menggunakan perangkat lunak atau layanan konsultan luar negeri. 

Dalam kondisi ini, perusahaan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Setor Pajak PPN Perusahaan Secara Tepat

Setelah memahami objek dan perbedaannya dengan pajak penghasilan, langkah berikutnya adalah mengetahui cara setor pajak PPN perusahaan. 

Banyak perusahaan masih melakukan kesalahan administratif karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. 

Dengan memahami langkah-langkahnya, proses penyetoran bisa dilakukan lebih cepat, aman, dan terhindar dari risiko denda.

Hitung Jumlah Pajak yang Harus Disetor

Langkah pertama adalah menghitung total PPN yang harus dibayarkan berdasarkan transaksi penjualan dan pembelian selama masa pajak. 

Pastikan seluruh faktur pajak keluaran dan masukan telah tercatat dengan benar. 

Penggunaan sistem e-Faktur sangat membantu agar perhitungan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Buat Kode Billing Melalui e-Billing DJP

Setelah mengetahui jumlah pajak terutang, perusahaan wajib membuat kode billing melalui aplikasi e-Billing Direktorat Jenderal Pajak. 

Pilih jenis pajak, masa pajak, dan jumlah yang sesuai. 

Kode billing berfungsi sebagai identitas pembayaran yang sah dan harus digunakan setiap kali melakukan setor pajak PPN perusahaan.

Lakukan Pembayaran Melalui Kanal Resmi

Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, atau teller bank persepsi yang telah ditunjuk pemerintah. 

Pastikan kanal pembayaran terdaftar secara resmi agar dana tercatat dalam sistem perpajakan. 

Pembayaran di luar jalur resmi berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan atau tidak diakui oleh sistem DJP.

Simpan Bukti Setor Pajak

Setelah pembayaran berhasil, perusahaan akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai tanda sah penyetoran pajak. 

Dokumen ini wajib disimpan sebagai arsip perusahaan. 

Bukti tersebut juga menjadi bukti dalam pelaporan SPT Masa PPN, yang merupakan kewajiban lanjutan setelah proses pembayaran selesai dilakukan.

Laporkan Pajak Melalui e-Faktur

Setelah melakukan pembayaran, perusahaan harus melaporkan SPT Masa PPN menggunakan sistem e-Faktur paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

Keterlambatan pelaporan akan dikenakan denda administrasi. 

Oleh karena itu, penting memastikan seluruh data transaksi telah lengkap dan sesuai dengan bukti setor.

Manfaatkan Bantuan Konsultan Pajak

Bagi perusahaan yang memiliki lalu lintas transaksi tinggi, menggunakan jasa konsultan pajak berpengalaman bisa menjadi solusi. 

Konsultan dapat membantu memastikan semua proses administrasi dan perhitungan sesuai aturan. 

Mereka memahami peraturan perpajakan terbaru serta mampu memberikan bimbingan praktis agar kewajiban pajak dijalankan tanpa kesalahan.

Gunakan Sistem Pajak Terintegrasi

Perusahaan besar biasanya memanfaatkan software keuangan yang terhubung langsung dengan sistem perpajakan. 

Dengan cara ini, setiap transaksi otomatis tercatat dan menghasilkan data yang akurat untuk pelaporan. 

Langkah ini juga dapat mengurangi risiko human error serta mempercepat proses pembayaran dan pelaporan pajak PPN perusahaan.

Mengelola pajak PPN perusahaan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari manajemen bisnis yang sehat. 

Dengan mengetahui perbedaan PPN dan PPh, mengenali objek pajak, serta melakukan penyetoran dengan benar, perusahaan dapat menjaga reputasi dan menghindari sanksi.

Kini, pengelolaan pajak PPN perusahaan tidak perlu lagi menjadi beban yang rumit dan memakan waktu. 

Dengan menggunakan layanan Tax Now, perusahaan Anda dapat menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak dengan cepat, tepat, dan sesuai regulasi. 

Didukung oleh tim ahli dengan biaya konsultan pajak perusahaan yang transparan dan kompetitif, Tax Now memberikan solusi profesional untuk berbagai kebutuhan perpajakan bisnis Anda. 

Layanan ini juga membantu mencegah kesalahan administrasi dan mengoptimalkan efisiensi pajak.

Segera hubungi Tax Now hari ini dan rasakan kemudahan pengelolaan pajak PPN perusahaan secara aman, akurat, serta terintegrasi penuh.