TAX NOW – Bagi setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP), mengetahui PPN perusahaan berapa persen adalah hal wajib. 

Pertanyaan ini mendasar, karena tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sering berubah sesuai kebijakan pemerintah. 

Jika Anda tidak update, perhitungan PPN Anda bisa keliru, yang tentu saja akan menimbulkan masalah dengan kantor pajak. 

Daripada repot mengurus sanksi, lebih baik Anda pahami angka pastinya dari sekarang!

Kewajiban Perusahaan Membayar PPN Perusahaan

Sebelum membahas lebih jauh tentang PPN perusahaan berapa persen, penting untuk memahami apa saja kewajiban perusahaan terkait pajak pertambahan nilai ini. 

Setiap pengusaha yang telah memenuhi kriteria tertentu harus menjalankan kewajiban pajak sesuai aturan agar bisnis tetap berjalan legal dan terhindar dari sanksi administrasi. Berikut penjelasannya:

Mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Perusahaan wajib mendaftarkan diri sebagai PKP jika omzet tahunan mencapai batas minimal yang ditentukan pemerintah. 

Status PKP memberi kewenangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. 

Tanpa status ini, perusahaan tidak bisa mengkreditkan PPN masukan dari transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak.

Memungut PPN dari Konsumen

Setelah menjadi PKP, perusahaan berkewajiban memungut PPN dari setiap transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak. 

Pajak ini ditambahkan ke harga jual dan dibayar oleh pembeli. 

Perusahaan hanya bertindak sebagai pihak yang memungut dan meneruskan PPN tersebut kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Membuat Faktur Pajak yang Sah

Setiap transaksi penjualan wajib disertai faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. 

Faktur ini harus mencantumkan informasi lengkap, seperti identitas pembeli, jenis barang atau jasa, harga jual, serta jumlah PPN yang dipungut. 

Faktur yang tidak sesuai aturan dapat mengakibatkan PPN tidak dapat dikreditkan.

Menyetor PPN ke Kas Negara

Setelah PPN dipungut dari konsumen, perusahaan harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara sebelum jatuh tempo. 

Penyetorannya dilakukan melalui sistem online yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 

Keterlambatan atau kelalaian menyetor dapat menimbulkan denda dan bunga administrasi.

Melaporkan PPN dalam SPT Masa PPN

Perusahaan wajib melaporkan seluruh transaksi penjualan dan pembelian melalui SPT Masa PPN setiap bulan. 

Laporan ini mencakup total PPN keluaran, PPN masukan, serta jumlah pajak yang harus disetor. 

Kepatuhan dalam pelaporan ini menunjukkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

Manfaat Membayar PPN bagi Perusahaan

Setelah mengetahui kewajiban pajak, Anda juga perlu memahami mengapa membayar PPN penting bagi keberlangsungan bisnis. 

Banyak pengusaha masih bertanya, apa manfaat nyata dari PPN perusahaan berapa persen yang dibayarkan tiap bulan? Padahal, kepatuhan terhadap PPN mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Berikut penjelasannya:

Meningkatkan Kredibilitas Usaha

Perusahaan yang taat membayar PPN memiliki reputasi lebih baik di mata pelanggan, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. 

Kepatuhan pajak menunjukkan profesionalisme serta komitmen menjalankan bisnis sesuai hukum. 

Kredibilitas ini bisa menjadi nilai tambah ketika perusahaan ingin memperluas pasar atau menjalin kerja sama baru.

Dapat Mengkreditkan PPN Masukan

Setiap PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa bisa dikreditkan terhadap PPN keluaran yang dipungut dari penjualan. 

Mekanisme ini membantu perusahaan menekan beban pajak bersih. 

Semakin besar nilai PPN masukan, semakin kecil jumlah PPN yang harus disetorkan, sehingga arus kas perusahaan tetap stabil.

Mempermudah Transaksi Bisnis

Banyak perusahaan besar hanya mau bekerja sama dengan pengusaha yang sudah berstatus PKP dan memiliki faktur pajak sah. 

Dengan membayar PPN secara rutin, perusahaan dapat memperluas jaringan bisnis tanpa kendala administrasi. 

Selain itu, transaksi dengan faktur resmi juga memperkuat bukti legalitas usaha di mata hukum.

Menghindari Denda dan Sanksi Pajak

Perusahaan yang lalai membayar atau melaporkan PPN dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga. 

Dengan membayar PPN tepat waktu, perusahaan terhindar dari potensi kerugian akibat penalti. 

Selain itu, kepatuhan pajak membantu menjaga citra perusahaan agar tetap baik di hadapan otoritas pajak.

Menunjukkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Membayar PPN secara benar menandakan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan ini memperkuat posisi hukum perusahaan ketika dilakukan pemeriksaan pajak atau audit. 

Selain itu, perusahaan juga lebih siap menghadapi perubahan kebijakan seperti kenaikan tarif PPN terbaru 2025.

Tarif PPN Perusahaan Berapa Persen di Tahun 2025 dan Cara Menghitungnya

Banyak pelaku usaha masih bertanya, PPN perusahaan berapa persen di tahun 2025 dan bagaimana cara menghitungnya dengan benar. 

Pemerintah telah menyesuaikan tarif PPN melalui kebijakan baru yang mulai berlaku pada tahun 2025. 

Informasi tentang tarif, dasar pengenaan pajak, serta cara perhitungannya penting agar perusahaan tidak salah memungut atau menyetor pajak. Berikut penjelasan lengkapnya:

Tarif PPN Resmi Tahun 2025

Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN resmi naik menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Namun, untuk transaksi barang atau jasa nonmewah, pemerintah memberikan dasar pengenaan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. 

Dengan skema ini, tarif efektifnya tetap sekitar 11% sehingga tidak terlalu membebani pelaku usaha.

Tarif PPN untuk Barang dan Jasa Mewah

Berbeda dengan barang atau jasa nonmewah, penyerahan barang atau jasa mewah dihitung berdasarkan harga jual penuh. 

Artinya, tarif 12% dikenakan langsung tanpa pengurangan dasar pengenaan. 

Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Februari 2025, sesuai ketentuan transisi pada aturan PPN terbaru 2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Cara Menghitung PPN Perusahaan

Langkah pertama adalah menentukan harga jual sebelum pajak. 

Jika harga belum termasuk PPN, gunakan rumus: PPN = 12% × (11/12 × harga jual) untuk barang nonmewah. 

Jika harga sudah termasuk PPN, rumusnya adalah DPP = harga total ÷ 1,11, lalu PPN = 12% × DPP. 

Metode ini digunakan untuk menghitung cara menghitung PPN perusahaan di berbagai sektor usaha.

Contoh Perhitungan PPN Perusahaan

Misalnya, harga barang dagangan Rp10.000.000 belum termasuk pajak. 

DPP = 11/12 × 10.000.000 = Rp9.166.667. 

PPN = 12% × 9.166.667 = Rp1.100.000. 

Total harga jual setelah PPN menjadi Rp11.100.000. 

Cara ini dapat digunakan baik untuk PPN perusahaan jasa, PPN perusahaan dagang, maupun PPN perusahaan konstruksi dengan menyesuaikan jenis transaksi.

Besaran dan Tarif Efektif PPN Perusahaan

Meskipun tarif nominal naik menjadi 12%, dasar pengenaan yang disesuaikan membuat tarif efektif tetap 11%. 

Pemerintah menerapkan kebijakan ini agar beban pajak tetap seimbang antara perusahaan besar dan kecil. 

Jadi, ketika ditanya besaran PPN perusahaan, jawabannya adalah 12% tarif dasar dengan nilai efektif sekitar 11% untuk barang dan jasa umum.

Jika Anda pebisnis dan ingin memastikan perhitungan PPN perusahaan Anda benar, pertimbangkan menggunakan layanan Tax Now. 

Dengan Tax Now, Anda bisa mendapatkan dukungan pajak profesional untuk menghitung PPN, mengurus laporan, dan mematuhi peraturan terbaru. 

Gunakan biaya jasa konsultan pajak yang transparan, dan pastikan Anda mendapat jasa konsultan pajak profesional, jasa konsultan pajak terbaik, jasa konsultan pajak berpengalaman, jasa konsultan pajak terpercaya, bahkan tersedia jasa konsultan pajak terdekat di wilayahmu. 

Untuk memudahkan, tarif konsultan pajak perusahaan sudah dikemas dalam paket, cocok bagi startup maupun usaha besar. 

Hubungi Tax Now sekarang dan amankan kepatuhan pajak usahamu!