Apakah Anda masih ingat pada berita mengenai sidak pajak perusahaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada awal 2026 lalu? . 

Ada dua perusahaan yang menjadi target sidak pajak perusahaan ini. Alasannya, ada dugaan bahwa perusahaan-perusahaan itu telah menunggak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) senilai hampir Rp500miliar. 

Apa Itu Sidak?

Sidak adalah sebuah istilah populer yang merupakan singkatan dari inspeksi (pemeriksaan) mendadak. Jadi, pengertian sidak adalah suatu aktivitas pemeriksaan yang dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu. 

Tujuan dari pelaksanaan sidak ini adalah untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang lebih akurat mengenai topik atau kondisi yang hendak diperiksa. 

Pasalnya, jika pihak pemeriksa sudah menginformasikan lebih dulu mengenai rencana pemeriksaan, maka pihak yang akan menjalani pemeriksaan umumnya akan bersiap-siap. 

Sayangnya, bersiap-siap ini seringkali berarti pihak yang akan menjalani pemeriksaan akan menyembunyikan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar untuk sementara. 

Alasannya, pihak yang akan menjalani pemeriksaan tentu tidak ingin terkena sanksi jika pihak pemeriksa sampai mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut. 

Jika pihak yang akan menjalani pemeriksaan sudah sempat bermanuver terlebih dahulu, maka hasil pemeriksaan akan menjadi tidak akurat lagi. 

Hal itu berarti tujuan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan sehingga, bila perlu, bisa dilakukan perbaikan menjadi tidak dapat tercapai. 

Sidak Pajak Perusahaan dan Prosedur Pelaksanaannya

Dinas pajak atau DJP (Direktorat Jenderal Pajak) termasuk salah satu instansi yang kerap melakukan sidak perusahaan, sesuai dengan kebutuhannya. 

Tujuan dari sidak ini adalah untuk menggali potensi dan mengumpulkan data perpajakan. Secara spesifik, aktivitas ini kerap disebut dengan istilah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KDPL).

Selain itu, pelaksanaan sidak juga biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak potensial sudah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan.  

Pelaksanaan sidak pajak ini tentunya tidak boleh sembarangan. Petugas dari kantor pajak harus menjalankan sejumlah prosedur sebagai berikut: 

1. Petugas memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dari Kantor Pelaksana Pajak (KPP) terkait
2. Petugas menjelaskan maksud kedatangannya ke tempat usaha wajib pajak
3. Petugas melakukan wawancara dengan wajib pajak 
4. Ada kalanya petugas juga perlu mengambil foto atau sampel yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan pemeriksaannya 

Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pajak

Jika pemeriksaan petugas KPP menemukan bukti bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban perpajakannya, maka pelaku usaha tersebut dapat terkena sanksi. 

Ada beberapa macam sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar kewajiban pajak, tergantung pada jenis dan skala pelanggarannya, yaitu: 

Sanksi Administratif

Pelaku usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran kewajiban pajak umumnya akan langsung terkena sanksi administratif berupa keharusan membayar denda atau bunga. 

Jumlah denda ini bervariasi, tergantung pada jenis pelanggarannya. 

Contoh: pelaku usaha yang terlambat atau tidak melaporkan SPT (Surat Pajak Tahunan) akan terkena denda senilai Rp100.000.

Sementara itu, pelaku usaha yang terlambat atau tidak menyetorkan pajaknya (PPh dan atau PPN) harus membayar tunggakan pajak beserta bunganya. 

Khusus untuk pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya terkait pemotongan dan penyetoran pajak karyawan akan terancam denda sebesar 100%. 

Sanksi Pidana

Selain harus membayar denda, pelaku usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran bukan tidak mungkin harus berhadapan dengan tuntutan penjara. 

Sanksi pidana ini terutama mengancam pelaku pelanggaran yang telah merugikan penerimaan negara dalam jumlah yang sangat besar dan waktu lama. 

Tuntutan kurungan juga dapat dijatuhkan apabila pelaku pelanggaran bersikap tidak kooperatif dan menolak menjalani pemeriksaan dari kantor pajak. 

Penyitaan Aset

Otoritas pajak juga berhak untuk melakukan penyitaan terhadap aset milik pelaku usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran pajak. 

Langkah ini terutama akan dijalankan bila pelaku pelanggaran itu tidak memiliki dana yang mencukupi untuk melunasi tunggakan pajaknya. 

Pencabutan Izin Usaha

Jika pelaku usaha kedapatan melakukan pelanggaran, termasuk dalam aspek pajak, ada kemungkinan izin usahanya akan dicabut oleh pihak berwenang. 

Dampak dari pencabutan izin usaha ini tentunya sangat signifikan karena akan mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat lagi melaksanakan aktivitas usahanya.

Pemblokiran NPWP

Selain pencabutan izin usaha, NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak pelaku pelanggaran pajak bisa jadi akan diblokir. 

Dengan diblokirnya NPWP-nya, pelaku pelanggaran pun akan terpaksa harus menghentikan aktivitas usahanya, bisa untuk sementara waktu atau malah seterusnya.  

Respon dalam Menghadapi Sidak dari Kantor Pajak

Jika tiba-tiba saja ada sidak kantor pajak yang mampir ke tempat usaha Anda, Anda tak perlu takut dan khawatir. 

Hal ini terutama berlaku untuk Anda yang memang sudah berupaya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan penuh kepatuhan. 

Ada tiga hal yang bisa Anda lakukan sebagai upaya meresponi sidak dari kantor pajak itu dengan baik, yaitu:

Sambut dan minta surat tugas dari personil dari kantor pajak yang datang

Seperti yang sudah disebutkan di atas, petugas kantor pajak tidak berhak melakukan pemeriksaan tanpa adanya surat tugas.

Jadi, pastikan Anda meminta petugas yang datang itu untuk menunjukkan surat tugasnya terlebih dahulu sebelum melayani wawancara mereka. 

Hal ini untuk memastikan bahwa orang yang datang itu betul-betul adalah personil KPP yang mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan.  

Anda tentunya tidak ingin menunjukkan data-data keuangan dan perpajakan Anda yang krusial kepada orang yang tidak berkepentingan, bukan? 

Siapkan dan tunjukkan bukti pemenuhan kewajiban pajak Anda kepada petugas

Siapkan dokumen-dokumen pajak yang dapat membuktikan bahwa Anda sudah menjalankan kewajiban pajak Anda, sesuai dengan permintaan petugas. 

Contoh dokumen-dokumen tersebut antara lain: bukti penyetoran pajak (PPh dan PPN), bukti penerimaan laporan SPT, bukti potong pajak karyawan, dll. 

Peraturan memang menyarankan agar Anda mengarsipkan dokumen-dokumen pajak ini dan menyimpannya dalam jangka waktu tertentu. 

Selalu penuhi kewajiban perpajakan Anda dengan patuh dan disiplin

Anda tentunya tahu bahwa persiapan yang baik haruslah dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H dan tidak bisa instan. 

Oleh karena itu, langkah terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan pajak mendadak adalah memastikan Anda sudah memenuhi kewajiban pajak Anda.  

Beberapa contoh yang paling mendasar dari kewajiban pajak Anda sebagai pelaku usaha antara lain: 

• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP
• Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) bulanan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya
• Menyerahkan laporan SPT dengan data yang lengkap dan akurat paling lambat sebelum 31 Maret tahun berikutnya

Jika Anda ingin memastikan kesiapan perusahaan bila sewaktu-waktu ada sidak dari kantor pajak, tak ada salahnya untuk menyewa konsultan profesional. 

Untuk itu, tentunya Anda perlu mengalokasikan sejumlah dana untuk biaya konsultan pajak perusahaan tersebut. Tarif konsultan ini umumnya bervariasi sehingga Anda perlu memilih dengan cermat. 

Apakah Anda butuh bantuan konsultan terpercaya untuk memastikan kesiapan perusahaan bila sewaktu-waktu mengalami sidak pajak perusahaan? 

Jika benar demikian, maka Tax Now siap membantu Anda.