TAX NOW – SKB pajak PPh 23 merupakan surat resmi yang memberikan perlindungan bagi wajib pajak agar tidak dipotong pajak penghasilan ketika menerima pembayaran dari pihak lain. 

Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengajuannya maupun manfaat besar yang bisa diperoleh. 

Jika diajukan dengan tepat, SKB ini memungkinkan Anda bebas potong pajak dan membantu menjaga stabilitas keuangan usaha Anda.

Apa Itu SKB Pajak PPh 23, Syarat dan Siapa yang Berhak Mengajukan?

Sebelum melangkah ke proses pengajuan, mari kenali lebih dulu arti dari SKB pajak PPh 23 dan siapa saja yang bisa memanfaatkannya. 

Surat ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membebaskan penerima penghasilan dari kewajiban dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang membayar.

PPh 23 umumnya dikenakan atas pembayaran jasa, sewa, atau penghasilan lain di luar pekerjaan bebas. Namun, wajib pajak yang penghasilannya sudah dikenai pajak final, seperti pelaku UMKM dengan tarif PP 23, bisa mengajukan SKB agar tidak dipotong lagi. 

Jika tidak mengajukan, mereka bisa terkena pajak dua kali atas penghasilan yang sama.

Mengajukan SKB pajak PPh 23 memberikan banyak keuntungan, termasuk mempercepat pemasukan kas dan menghindari potongan pajak yang tidak seharusnya terjadi. 

Ini tentunya sangat membantu, terutama bagi usaha yang melayani banyak klien dengan sistem pembayaran bertahap atau rutin.

Syarat SKB Pajak PPh 23

Sebelum Anda bisa mendapatkan manfaat dari SKB pajak PPh 23, ada sejumlah syarat dan dokumen yang wajib dipenuhi agar permohonan Anda dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Banyak wajib pajak ditolak pengajuannya karena kurang teliti dalam menyiapkan berkas atau tidak memahami kriteria yang harus dipenuhi. 

Untuk itu, penting bagi Anda mengetahui apa saja syarat dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan SKB PPh 23, agar prosesnya berjalan lancar tanpa hambatan.

Memiliki NPWP yang Aktif

Wajib pajak yang ingin mengajukan SKB harus sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar secara aktif di Direktorat Jenderal Pajak. 

NPWP digunakan sebagai tanda bahwa Anda telah terdaftar secara sah sebagai wajib pajak di Indonesia. 

Tanpa NPWP yang aktif, proses pengajuan tidak bisa dilakukan, bahkan melalui DJP Online. 

Pastikan NPWP Anda aktif dan tidak termasuk dalam daftar non-efektif atau sedang dibekukan oleh otoritas pajak.

Tidak Memiliki Tunggakan Pajak

Wajib pajak yang mengajukan SKB harus dipastikan tidak memiliki utang pajak, kecuali jika utang tersebut sedang diajukan penundaan pelunasan, dalam proses keberatan, atau masih menunggu hasil banding dari otoritas pajak. 

Jika masih ada pajak terutang yang belum dibayar dan belum diajukan permohonan resmi, maka sistem akan menolak permohonan SKB. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa kewajiban pajak Anda sebelum mengajukan permohonan ini.

Telah Menyampaikan SPT Tahunan dan Masa

Wajib pajak harus sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan bulanan sesuai ketentuan. 

Jika SPT tidak disampaikan, maka permohonan SKB tidak akan diproses oleh DJP. 

Pastikan semua laporan, baik pajak penghasilan tahunan maupun PPN bulanan (jika ada), telah dilaporkan dengan benar dan tepat waktu. 

Kepatuhan ini menjadi penilaian awal dalam pengajuan SKB.

Penghasilan Termasuk yang Dibebaskan PPh 23

SKB hanya bisa diajukan jika jenis penghasilan Anda bukan objek PPh 23, seperti penghasilan dari usaha UMKM yang dikenai pajak final PP 23. 

Jika Anda menerima penghasilan dari sewa, jasa, atau royalti tetapi sudah dipajaki secara final, maka Anda berhak mengajukan SKB. 

Tujuannya agar tidak terjadi pemotongan pajak dua kali atas satu jenis penghasilan yang sama.

Dokumen Wajib dalam Pengajuan SKB PPh 23

Agar permohonan SKB pajak PPh 23 dapat diterima dan diproses oleh DJP, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebagai bukti administratif dan legalitas. 

Dokumen digunakan dalam proses verifikasi, karena membantu otoritas pajak menilai kebenaran data dan status perpajakan Anda. 

Kurangnya satu dokumen saja bisa membuat permohonan ditolak. 

Oleh karena itu, pastikan seluruh dokumen yang diminta telah disiapkan secara lengkap dan sesuai format.

Surat Permohonan SKB

Dokumen ini menjadi dasar pengajuan SKB. Surat tersebut harus memuat identitas wajib pajak, alasan permohonan, serta data pihak pemotong dan jenis penghasilannya. 

Format surat harus sesuai ketentuan DJP dan ditandatangani secara sah oleh pimpinan atau pemilik usaha. 

Biasanya, file dikirim dalam bentuk PDF melalui sistem DJP Online SKB saat pengajuan berlangsung.

Fotokopi NPWP dan Identitas

Lampiran berupa salinan NPWP serta identitas pengurus atau penanggung jawab usaha menjadi syarat administratif penting. 

Dokumen identitas yang diminta dapat berupa KTP bagi perseorangan, atau akta pendirian bagi badan usaha. 

Tujuan dokumen ini adalah memastikan bahwa permohonan SKB diajukan oleh pihak yang sah secara hukum dan sesuai dengan data yang terdaftar di sistem pajak.

Surat Pernyataan Pajak Final

Bagi pemohon yang penghasilannya dikenakan pajak final, dibutuhkan surat pernyataan khusus. 

Surat ini menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima telah dikenai pajak sesuai ketentuan, misalnya PP 23. 

Surat tersebut menyatakan bahwa objek penghasilan tidak termasuk dalam cakupan PPh 23. 

Pernyataan ini wajib ditandatangani dan bertanggung jawab secara hukum apabila ditemukan data yang tidak benar.

Bukti Transaksi atau Kontrak

DJP biasanya meminta bukti bahwa Anda benar-benar menerima penghasilan dari pihak ketiga. 

Dokumen ini bisa berupa invoice, surat kerja sama, kontrak proyek, atau perjanjian lainnya. 

Tujuannya adalah untuk melihat jenis penghasilan serta memastikan nominal yang dicantumkan sesuai dengan permohonan. 

Tanpa dokumen ini, permohonan SKB sering kali dianggap tidak lengkap atau tidak valid.

Bukti Lapor SPT Terakhir

Bukti penyampaian SPT menjadi syarat wajib agar DJP bisa menilai kepatuhan pajak Anda. 

Yang dimaksud bisa berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari e-Filing. 

Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa kepatuhan Anda dalam menyampaikan laporan pajak secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. 

Jika ditemukan kelalaian atau keterlambatan pelaporan, maka pengajuan SKB bisa ditolak meskipun dokumen lainnya sudah lengkap.

Profil Usaha dari OSS atau SIUP

Sebagai bagian dari verifikasi, Anda perlu melampirkan dokumen legalitas usaha. 

Informasi legalitas usaha dapat ditunjukkan melalui NIB, SIUP, atau profil perusahaan yang terdaftar dalam sistem OSS. 

Informasi ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kegiatan usaha yang sah. 

Profil ini juga penting untuk mencocokkan jenis penghasilan yang diterima, sehingga pengajuan SKB dinilai sesuai dengan kegiatan bisnis Anda.

Surat dari Pihak Pemotong (Jika Diminta)

Dalam beberapa kasus, DJP meminta surat pernyataan dari pihak pemberi penghasilan. 

Surat tersebut menyatakan bahwa pihak tersebut akan melakukan pembayaran kepada Anda, serta menyebutkan nominal dan jenis penghasilannya. 

Surat ini memperkuat bukti transaksi dan mendukung validitas pengajuan. Jika tidak diminta, Anda bisa menyiapkan sebagai dokumen pelengkap saja.

Ingin proses pengajuan SKB pajak PPh 23 berjalan lancar tanpa ribet? Serahkan semuanya kepada Tax Now, penyedia jasa konsultan pajak terpercaya yang siap membantu dari awal hingga SKB terbit. 

Kami didukung oleh tenaga ahli berpengalaman yang siap memberikan layanan efisien, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Baik untuk perorangan maupun perusahaan, kami hadir sebagai solusi praktis dan hemat dengan harga jasa konsultan pajak murah. 

Tak perlu bingung mencari jasa konsultan pajak terbaik atau jasa konsultan pajak terdekat, cukup hubungi Tax Now sekarang juga dan rasakan kemudahan urus pajak dari mana saja.