TAX NOW – Tarif pajak pesangon wajib diketahui setiap pekerja yang menerima dana kompensasi saat hubungan kerja berakhir. 

Dana pesangon, yang seringkali menjadi harapan terakhir bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ternyata tidak sepenuhnya diterima utuh. 

Pemerintah telah mengatur skema pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pembayaran pesangon tersebut. 

Mengetahui cara perhitungannya berguna agar Anda tahu persis berapa jumlah bersih uang pesangon yang akan Anda terima di tangan.

Regulasi Tarif Pajak Pesangon dalam Peraturan Terbaru

Setiap pekerja atau perusahaan wajib mengetahui dan mengikuti peraturan terbaru mengenai tarif pajak pesangon agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan. 

Dasar hukum yang mengatur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pesangon telah mengalami pembaruan, yang harus selalu dijadikan acuan utama. 

Kesalahan dalam menggunakan dasar hukum dapat berakibat pada sanksi administrasi bagi perusahaan dan kerugian finansial bagi karyawan. 

Oleh karena itu, memastikan regulasi yang digunakan adalah yang paling terbaru wajib dilakukan.

Regulasi mengenai tarif pajak pesangon saat ini diatur dalam:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah ini secara khusus mengatur tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan PHK dan pensiun. 

PP ini menjadi dasar penentuan skema tarif final untuk pesangon.

Sifat Pajak Final

PPh Pasal 21 atas pesangon dikenakan dengan sifat final. Artinya, pemotongan pajak ini dianggap selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan PPh Tahunan. 

Perusahaan yang memberikan pesangon wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak ini.

Pembedaan Objek

Regulasi membedakan antara uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus. 

Semua objek ini memiliki mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang sama dan bersifat final.

Waktu Pembayaran Sekaligus

Pemotongan PPh Final berlaku jika pembayaran pesangon dilakukan secara sekaligus, yaitu dalam jangka waktu paling lama dua tahun. 

Jika pembayaran dilakukan lebih dari dua tahun, akan berlaku tarif pajak pesangon yang berbeda, yaitu tarif PPh Pasal 17.

Lapisan Tarif Baru

Meskipun PP 94 Tahun 2010 menjadi dasar, lapisan tarif pajak pesangon saat ini mengikuti lapisan yang berlaku umum sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Lapisan tarif ini adalah dasar yang digunakan untuk menghitung jumlah potongan pajaknya.

Kewajiban Perusahaan

Perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh 21 Final atas pesangon dan memberikan bukti potong kepada penerima. 

Pelaporan ini harus dilakukan bersamaan dengan pelaporan PPh Pasal 21 masa perusahaan.

Jika perusahaan Anda membutuhkan kepastian hukum mengenai aturan tarif pajak pesangon yang berlaku, Anda dapat memanfaatkan bantuan dari jasa konsultan pajak berpengalaman.

Cara Menghitung Tarif Pajak Pesangon Berdasarkan Lapisan Penghasilan

Perhitungan PPh Pasal 21 Final atas pesangon menggunakan lapisan tarif progresif yang wajib diterapkan secara urut. 

Mekanisme pemotongan ini harus dilakukan dengan cermat karena setiap lapisan memiliki persentase pajak yang berbeda. 

Kesalahan dalam menentukan batas lapisan dapat menyebabkan perusahaan salah potong dan mengakibatkan karyawan membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. 

Penting sekali untuk mengetahui cara hitung tarif pajak pesangon ini agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dengan benar dan adil.

Berikut adalah rincian lapisan tarif pajak pesangon yang berlaku:

Penghasilan Bebas Pajak (Nol Persen)

Bagian penghasilan bruto pesangon sampai dengan Rp50 juta tidak dikenai potongan pajak sama sekali. 

Potongan tarif pajak pesangon untuk lapisan ini adalah 0%.

Tarif 5 Persen

Bagian penghasilan bruto pesangon di atas Rp50 juta hingga Rp100 juta akan dikenai potongan pajak sebesar 5%. 

Hanya selisih di antara rentang tersebut yang dikenai tarif ini.

Tarif 15 Persen

Bagian penghasilan bruto pesangon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dikenakan potongan pajak sebesar 15%. 

Lapisan ini biasanya berlaku untuk jumlah pesangon yang lumayan besar.

Tarif 25 Persen

Bagian penghasilan bruto pesangon di atas Rp500 juta hingga Rp1 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. 

Potongan ini berlaku untuk pesangon yang diterima oleh pegawai tingkat manajerial ke atas.

Tarif 30 Persen

Bagian penghasilan bruto pesangon di atas Rp1 miliar akan dikenakan tarif PPh 21 Final tertinggi, yaitu sebesar 30%. 

Semakin besar pesangon, semakin tinggi persentase pajak yang dikenakan.

Contoh Perhitungan

Untuk memahami contoh perhitungan tarif pajak pesangon, jika seseorang menerima pesangon Rp200 juta, PPh 21 Final dihitung per lapisan. 

Pajak dihitung dari: (Rp50 Juta x 0%) + (Rp50 Juta x 5%) + (Rp100 Juta x 15%).

Untuk memastikan keakuratan perhitungan, terutama di perusahaan besar, jasa konsultan pajak profesional dapat membantu melakukan audit internal. 

Pertimbangan biaya jasa konsultan pajak sebanding dengan risiko kesalahan yang dapat terjadi.

Perbedaan Tarif Pajak Pesangon Reguler dan Pesangon Karena PHK

Banyak pekerja dan perusahaan sering keliru membedakan antara penghasilan rutin yang diterima bulanan dengan pembayaran pesangon yang bersifat insidentil. 

Perbedaannya terletak pada pajak pesangon PPh 21 yang dikenakan, di mana pesangon dikenai tarif final, sedangkan gaji bulanan dikenai tarif tidak final. 

Perlakuan pajak yang berbeda ini sangat memengaruhi total penerimaan bersih karyawan. 

Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui kapan suatu pembayaran dikategorikan sebagai pesangon PHK yang bersifat final atau sebagai penghasilan reguler yang bersifat tidak final.

Untuk menghindari kesalahan pemotongan, perhatikan perbedaan tarif pajak pesangon ini:

Pesangon (Final)

Pesangon adalah pembayaran yang dilakukan satu kali atau maksimal dua kali dalam dua tahun akibat pemutusan hubungan kerja. 

Pemotongan tarif pajak pesangon terbaru ini bersifat final, menggunakan lapisan 0% hingga 30% yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Penghasilan Reguler (Tidak Final)

Penghasilan bulanan (gaji, tunjangan, bonus) dikenai PPh Pasal 21 tidak final. 

PPh ini dapat dikreditkan di akhir tahun dan menggunakan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta lapisan tarif PPh Pasal 17 UU HPP.

Pembayaran Lebih dari Dua Tahun

Jika pesangon dibayarkan melebihi jangka waktu dua tahun, pesangon tersebut akan berubah status menjadi penghasilan tidak final. 

Konsekuensinya, perhitungan pajak akan mengikuti tarif PPh Pasal 17 yang berlaku umum.

Lapisan Tarif

Tarif pesangon kena pajak final tidak mengenal PTKP bulanan. Ia langsung dikenakan pada jumlah bruto pesangon di atas Rp50 juta. 

Sebaliknya, PPh Reguler dikenakan pada penghasilan neto setelah dikurangi PTKP.

Perusahaan yang sering melakukan PHK atau restrukturisasi disarankan menggunakan jasa konsultan pajak terpercaya untuk mengurus perhitungan ini. 

Pertimbangan tarif konsultan pajak perusahaan harus dimasukkan dalam anggaran.

Untuk memastikan pemotongan sudah sesuai, terutama dalam kasus PHK massal, jasa konsultan pajak profesional dapat membantu. 

Tarif pajak pesangon diatur final melalui PP 94 Tahun 2010 dan dihitung berdasarkan lapisan tarif progresif (0% hingga 30%) yang diterapkan pada jumlah bruto pesangon, dengan Rp50 juta pertama bebas pajak. 

Perusahaan wajib memotong PPh 21 Final ini saat pembayaran dilakukan sekaligus (maksimal dua tahun). 

Mengetahui perbedaan antara pajak pesangon final dan pajak reguler memastikan kepatuhan perusahaan dan kejelasan jumlah bersih yang diterima karyawan.

Jangan biarkan kesalahan perhitungan berujung pada sanksi bagi perusahaan Anda atau kerugian bagi karyawan yang sedang berjuang. 

Jika Anda mendapati proses perhitungan ini rumit, memakan waktu, atau membutuhkan jasa konsultan pajak terpercaya untuk validasi, segera ambil langkah. 

Tax Now adalah solusi untuk mempermudah semua urusan pemotongan PPh 21 perusahaan Anda. 

Tax Now didukung oleh tim ahli pajak berpengalaman yang siap memastikan perhitungan pajak pesangon PPh 21 Anda akurat dan tepat waktu. 

Segera hubungi Tax Now sekarang, hilangkan kekhawatiran soal kepatuhan, dan pastikan administrasi perusahaan Anda bebas dari denda.

Tuntaskan perhitungan tarif pajak pesangon sekarang juga demi kepastian hukum perusahaan Anda.