Jasa Konsultan Pajak – Bukti potong pajak adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemotongan pajak telah dilakukan. Pihak yang membayar pajak akan menerima bukti pemungutan pajak, sementara pihak yang memotong pajak harus membuat bukti potong pajak.
Bukti potong pajak, sering disingkat sebagai bupot, memiliki peran utama sebagai dokumen pengawas pajak yang telah dipotong. Fungsi dari bukti potong tidak hanya bermanfaat bagi pemotong pajak tetapi juga bagi subjek yang dipotong pajak.
1. Fungsi Bagi Pemotong Pajak
Bagi pemotong pajak, yang biasanya merupakan Pemotong Kewajiban Pajak (PKP), bukti potong berfungsi sebagai bukti sah bahwa pemotongan pajak penghasilan telah dilaksanakan. Dokumen ini menjadi penting saat melakukan pembayaran pajak yang telah dipotong dan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Fungsi Bagi Subjek yang Dipotong Pajak
Subjek yang pajaknya telah dipotong juga memiliki kepentingan besar terhadap bukti potong. Bupot ini menjadi bukti konkret bahwa penghasilannya telah dipotong dan disetorkan oleh pemungut PPh. Dokumen ini diperlukan saat subjek tersebut menyampaikan SPT Tahunan/Masa PPh.
Pembuat dan Penerima Bukti Potong
Pembuat Bukti Potong
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek yang berwenang membuat bukti potong meliputi pemberi kerja (baik pribadi maupun badan usaha), pengusaha kena pajak, dan bendahara pemerintah pusat atau daerah.
Penerima Bukti Potong
Subjek pajak yang menerima bukti potong melibatkan orang pribadi, badan usaha, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak dalam bentuk badan atau BUT memiliki kewajiban untuk memanfaatkan bukti potong ini saat melaporkan pajaknya.
Dasar Hukum Pembuatan Bukti Potong
Dasar hukum pembuatan bukti potong secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami sejumlah perubahan untuk mengikuti dinamika kebijakan perpajakan dan tuntutan zaman. Perubahan-perubahan tersebut, seperti yang tercermin dalam Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi, tetapi juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem perpajakan.
Selain kerangka hukum utama tersebut, terdapat peraturan turunan yang memberikan landasan lebih rinci terkait bukti potong. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 adalah contoh nyata dari regulasi turunan yang memiliki peran vital dalam menetapkan tata cara pembuatan bukti potong dan proses pelaporan pajak.
Peraturan Menteri Keuangan tersebut memberikan pedoman lebih terinci mengenai aspek-aspek teknis dan administratif yang harus diperhatikan dalam pembuatan bukti potong. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait format, isi, serta kewajiban pelaporan yang harus dipatuhi oleh para pemotong pajak.
Baca juga Mengenal Perbedaan Antara Pajak Dan Cukai
Sementara itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak lebih fokus pada aspek praktis dan pelaksanaan sehari-hari terkait bukti potong. Dokumen ini memberikan arahan lebih rinci mengenai prosedur pengisian, penyampaian, dan penerimaan bukti potong. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya memberikan pedoman umum, tetapi juga merinci langkah-langkah konkret yang harus diikuti oleh para pelaku usaha dan pemotong pajak.
Dengan adanya kerangka hukum yang komprehensif ini, diharapkan proses pembuatan dan penggunaan bukti potong pajak menjadi lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, regulasi ini juga menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pemerintah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan.
Dengan demikian, bukti potong pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian pembayaran pajak yang telah dipotong, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses perpajakan yang transparan dan akuntabel.