Jasa Konsultan Pajak – Persediaan dalam dunia perpajakan memiliki peran penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi. Pengertian dan klasifikasi persediaan dalam ranah perpajakan umumnya serupa dengan yang digunakan dalam bidang akuntansi. Persediaan barang mencakup nilai dari produk yang masih dimiliki oleh perusahaan, baik yang belum terjual, tersedia, maupun yang belum digunakan sama sekali.
Jenis Persediaan dalam Perpajakan
Tahapan persediaan dalam perpajakan mencakup beberapa kategori yang memperlihatkan status dan peran produk dalam siklus produksi perusahaan:
1. Persediaan Barang Jadi atau Dagangan
Kategori ini merujuk pada produk yang telah menyelesaikan seluruh tahapan produksi dan telah siap untuk dijual serta didistribusikan kepada pelanggan. Produk dalam kategori ini biasanya telah melalui proses produksi lengkap dan telah siap diarahkan ke pasar.
2. Persediaan Barang dalam Proses Produksi
Ini merujuk pada produk atau barang yang masih dalam tahap produksi aktif. Produk-produk ini belum mencapai tahap final produksi yang membuatnya siap untuk dijual atau didistribusikan. Mereka masih dalam proses pengerjaan, pengolahan, atau perakitan yang memerlukan langkah-langkah tambahan sebelum mereka bisa dianggap siap untuk dikeluarkan ke pasar.
3. Persediaan Bahan Baku Langsung dan Tidak Langsung
Bahan Baku Langsung – Merupakan bahan-bahan yang langsung terlibat dalam proses produksi dan menjadi bagian integral dari produk akhir. Bahan-bahan ini menjadi komponen utama yang membentuk produk jadi, dan biaya bahan baku langsung ini bisa secara langsung diatribusikan ke harga pokok produksi.
Bahan Baku Tidak Langsung – Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi namun tidak secara langsung terlibat dalam pembentukan produk akhir. Meskipun penting, bahan-bahan ini tidak menjadi komponen utama dalam produk jadi dan biaya untuk bahan baku ini tidak dapat secara langsung dialokasikan ke produk akhir.
Pemisahan antara bahan baku langsung dan tidak langsung menjadi penting karena bahan baku langsung secara langsung mempengaruhi harga pokok produksi, sementara bahan baku tidak langsung memerlukan alokasi biaya yang lebih kompleks dalam penentuan harga pokok produksi. Kesemua kategori ini memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan persediaan perusahaan, serta mempengaruhi perhitungan pajak dan biaya produksi secara keseluruhan.
Penilaian Persediaan Barang
Harga pokok persediaan dinilai berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 yang telah diamendemen dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penilaian harga pokok ini mengacu pada metode FIFO (First In First Out) dan metode Rata-rata (Moving Average) sebagaimana diatur dalam PSAK 14.
Metode FIFO – Barang yang masuk lebih dulu akan dijual lebih dulu, sehingga harga pokok barang yang terjual berdasarkan harga barang yang masuk lebih awal.
Metode Rata-rata – Harga pokok dihitung berdasarkan nilai rata-rata persediaan yang masih ada.
PPN atas Persediaan
Penjualan persediaan juga melibatkan unsur perpajakan, terutama PPN. PPN terutang atas persediaan dalam beberapa kondisi:
Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP Berwujud): Saat barang diserahkan langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli.
Impor BKP – Saat barang masuk ke Daerah Pabean sesuai regulasi yang berlaku.
Ekspor BKP – Saat barang keluar dari Daerah Pabean sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembayaran sebelum Penyerahan BKP.
Kondisi lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
Waktu Pembayaran Pajak
Baca juga Memahami Jenis Pajak Langsung dan Tidak Langsung
Pajak terutang pada saat timbulnya utang pajak, ditandai dengan penerbitan faktur pajak. Namun, tanggal pada faktur pajak bukanlah batas akhir pembayaran pajak. Batas akhir pembayaran pajak (PPN terutang) ke kas negara adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan.
Untuk PKP dengan kantor cabang, penting untuk memperhatikan sentralisasi pemungutan PPN atas penyerahan BKP oleh setiap kantor cabang. Jika tidak ada persetujuan sentralisasi, setiap kantor cabang wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak atas penyerahan yang dilakukan.
Manajemen persediaan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek operasional tetapi juga aspek perpajakan. Dengan pemahaman yang baik terhadap aspek perpajakan dalam manajemen persediaan, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta pengelolaan yang efisien dalam aspek pajaknya.