Tax Now – Pajak pertambahan nilai tidak hanya menyasar pada penyerahan atas barang. Contoh jasa kena pajak juga termasuk dalam sasaran objek PPN. Oleh karena itu, transaksi jasa terbagi menjadi jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak.
Pajak Pertambahan Nilai pada Contoh Jasa Kena Pajak
PPN merupakan pajak yang dikenakan kepada konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang maupun jasa. Pengenaan pajak berlaku di dalam daerah pabean Republik Indonesia.
PPN Adalah
Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Terkecuali jenis barang dan jasa yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dikenai PPN.
Barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang disebut contoh barang kena pajak atau BKP. Sedangkan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang disebut jasa kena pajak.
Dasar hukum pengenaan BKP dan JKP berdasarkan aturan undang-undang nomor 8 tahun 1983. Undang-undang ini mengalami perubahan, yakni:
- Undang-undang nomor 11 tahun 1994
- Undang-undang nomor 18 tahun 2000
- Undang-undang nomor 42 tahun 2009
Undang-undang HPP mengatur mengenai PPN dan menjadi peraturan baru. Salah satu yang diatur dalam undang-undang ini yaitu mengenai tarif PPN. Aturan tarif Pajak Pertambahan Nilai ada pada pasal 7.
Besaran tarif Pajak pertambahan Nilai sebesar 11 persen berlaku sejak 1 April 2022. Sementara itu, besaran tarif untuk ekspor barang kena pajak berwujud sebesar 0 persen. Tarif yang sama berlaku pada ekspor BKP tidak berwujud dan contoh ekspor jasa kena pajak.
Sehingga bisa disimpulkan jika PPN merupakan pajak atas barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen.
Dasar dari Aturan PPN
Dasar aturan dari penetapan Pajak Pertambahan Nilai ada pada undang-undang mengenai perubahan PPN atas barang dan jasa. PPN dikenakan atas beberapa hal, meliputi:
- Penyerahan BKP dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha.
- Impor barang kena pajak
- Penyerahan jasa kena pajak PPN dalam daerah pabean oleh pengusaha.
- Pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud baik dari luar daerah pabean maupun dari dalam.
- Selain itu, termasuk juga pemanfaatan contoh jasa kena pajak dari luar daerah pabean.
- Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha masuk kategori kena pajak.
- Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.
Memahami Contoh Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak
Agar bisa membedakan keduanya, Anda bisa menyimak penjelasan berikut ini.
Jasa Kena Pajak
JKP atau Jasa Kena Pajak merupakan jasa yang dikenakan PPN. JKP meliputi seluruh jasa sesuai yang telah ditetapkan undang-undang PPN. Selain jasa yang telah diatur dalam undang-undang, maka tidak akan dikenai PPN.
Peraturan Menteri Keuangan PMK 71/PMK.03/2022 berlaku sejak 1 April 2022. Permen ini mengatur beberapa jasa kena pajak tertentu. Pasal 2 PMK nomor 71 tahun 2022 mengatur bahwa siapa saja PKP atas PPN barang dan jasa.
Aturan tersebut memuat beberapa contoh jasa kena pajak yang dikenakan PPN, antara lain:
Jasa Pengiriman Paket
Jasa pengiriman paket dikenakan besaran biaya 10 persen dari tarif PPN, lalu dikalikan dengan penggantian. Hal ini sesuai dengan aturan peraturan perundangan di bidang pos.
Jasa Biro Perjalanan Wisata
Agen biro perjalanan termasuk dalam JKP yang menyediakan:
- Paket wisata
- Pemesanan sarana angkutan
- Pemesanan sarana akomodasi
Penyerahan tidak berdasarkan pemberian komisi atas jasa perantara penjualan. Jasa biro pariwisata dikenakan besaran 10 persen dari tarif PPN, lalu dikali dengan harga jual paket wisata, sarana angkutan dan akomodasi.
Jasa Pengurusan Transportasi
Selanjutnya, jasa pengurusan transportasi yang termasuk dalam tagihan jasa pengurusan transportasi. Pada jasa tersebut akan dikenai biaya transportasi dengan besaran 10 persen dari tarif PPN dikali dengan jumlah yang ditagihkan.
Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Keagamaan
Contoh jasa kena pajak brainly selanjutnya yaitu jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Selain itu, ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN.
Untuk rincian besaran biaya jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yaitu 10 persen dari tarif PPN dikali dengan harga jual.
Tagihan harus dilakukan rincian antara tagihan paket penyelenggaraan ibadah keagamaan dan tagihan tiket ke tempat lain.
Jasa Penyelenggaraan
Sebutkan 3 contoh jasa kena pajak sudah dijelaskan sebelumnya. Jasa selanjutnya yang dikenai pajak, yakni jasa penyelenggaraan. Berikut ini beberapa layanan yang termasuk jasa penyelenggaraan, antara lain:
- Pemasaran dengan media voucher.
- Layanan transaksi pembayaran yang terkait dengan distribusi voucher.
- Program loyalitas dan penghargaan kepada pelanggan.
Pemberian komisi tersebut tidak didasari pengaturan mengenai perhitungan dan pemungutan PPN serta PPh. Besaran biaya yang harus dikenakan yaitu 10 persen dari tarif PPN dikali harga jual voucher.
Penyerahan Barang Kena Pajak
Berikut ini daftar barang kena pajak PPN dalam pengertian penyerahan BKP, antara lain:
- Penyerahan hak atas BKP karena adanya perjanjian.
- Pengalihan barang BKP karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha.
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau bisa juga menggunakan juru lelang.
- Pemakaian sendiri atau merupakan pemberian secara cuma-cuma atas BKP.
- BKP berupa persediaan atau aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Berlaku juga untuk barang yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- Penyerahan BKP dari pusat maupun cabang. Bisa juga penyerahan BKP dan bukan merupakan contoh jasa kena pajak antar cabang.
- Selain itu, berlaku juga untuk penyerahan BKP secara konsinyasi.
- Penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak. Dalam hal perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, penyerangan dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.
Penyerahan Barang Tidak Kena Pajak
Selanjutnya, barang tidak kena pajak yang tidak termasuk contoh jasa tidak kena pajak, antara lain:
- Penyerahan BKP kepada makelar sesuai dengan KUHD.
- Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang.
- Penyerahan BKP yang termasuk dalam aturan PKP dalam hal melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
- Pengalihan BKP untuk tujuan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha. Namun, harus memenuhi persyaratan dari pihak yang melakukan pengalihan.
Barang Kena Pajak
BKP merupakan barang yang akan dikenakan PPN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang PPN. Pengaturan BKP ada pada pasal 4A ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021.
Simak beberapa barang yang termasuk 10 Contoh barang kena pajak ada dalam kelompok barang berikut ini:
- Barang yang termasuk dalam kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat.
- Makanan dan minuman yang tersaji di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya,
- Uang
- Makanan dan minuman dari jasa boga atau katering.
- Emas batangan
- Surat berharga
Adanya pemahaman yang baik untuk contoh jasa kena pajak akan membantu para pengusaha kena pajak. Sehingga bisa menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, PKP bisa memenuhi kewajiban pajaknya.