Tax Now – Selain perusahaan, profesi akuntan juga diperlukan di dalam pemerintahan. Jasa Akuntan Pemerintah akan melakukan tugas yang berbeda dari sistem yang ada di perusahaan. Perbedaan ini meliputi, tujuan dan proses penilaian dalam aktivitas akuntansi terhadap aset-aset dan keuangan negara.
Pengertian dan Tugas Akuntan Pemerintah
Bagaimana peranan Jasa Akuntan Pemerintah di sektor pemerintahan itu sendiri? Anda bisa menemukan jawabannya melalui detail kinerja dari akuntan pemerintahan melalui penjelasan berikut ini.
Pengertian Jasa Akuntan Pemerintah
Akuntan Pemerintah merupakan seorang akuntan profesional yang bekerja di pemerintahan. Tugasnya untuk memeriksa dan bertanggung jawab atas keuangan dilaporkan oleh unit pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa akuntan pemerintah akan bekerja di instansi pemerintahan.
Selain itu, akuntansi pemerintahan bisa diartikan sebagai sebuah aplikasi yang membantu mencatat keuangan negara. Ruang lingkup yang termuat dalam pencatatan ini, yaitu catatan pelaksanaan anggaran milik seluruh unit yang ada di pemerintahan.
Maka bisa didefinisikan bahwa akuntan pemerintah merupakan sebuah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial. Hal ini nantinya yang akan menentukan kebijakan ekonomi pada sebuah negara.
Tugas Akuntan Pemerintah
Seorang akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan, seperti BPKP dan BPK. Berikut ini tugas Akuntan Pemerintah, antara lain:
- Memeriksa dan mengawasi arus keuangan negara.
- Selain itu, juga bertugas merancang sistem akuntansi yang akan digunakan institusi pemerintah.
- Akuntan pemerintah juga akan menginformasikan laporan pertanggung jawaban kepada para pemegang jabatan terkait. Laporan tersebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan organisasi yang dipegang jabatannya.
- Hasil dari laporan akuntansi pemerintah juga akan dilaporkan pada masyarakat.
Akuntan pemerintah di setiap negara berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh standar akuntansi pada masing-masing negara. Selain itu, ada juga peraturan perpajakan serta kondisi sosial politik yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi dasar dari sistem akuntansi di setiap negara.
Perbedaan Jasa Akuntan Pemerintah dan Akuntansi Swasta
Ada perbedaan mendasar dari contoh akuntan pemerintah dengan akuntan swasta, antara lain:
Entitas
Hal pertama yang menjadi perbedaan mendasar, yaitu pada entitasnya. Akuntan pemerintah bekerja di lembaga pemerintahan, sedangkan akuntan swasta akan bekerja di lembaga swasta. Baik itu berupa perusahaan maupun organisasi.
Tujuan
Jasa Akuntan Pemerintah memiliki tujuan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk sektor swasta bertujuan untuk mencari laba terutama pada perusahaan.
Ada sebagian organisasi merupakan lembaga non-profit berupa yayasan atau organisasi yang tujuannya tidak mencari laba. Organisasi-organisasi ini bukanlah instansi pemerintah karena tidak mendapatkan biaya dari pemerintah.
Cara Menilai
Seorang akuntan pemerintah dalam hal penyusunan anggaran, efektifitas serta transparansi anggaran harus didasarkan untuk melayani masyarakat. Hal ini yang menjadi gambaran umum dan tujuan dari akuntan pemerintah. Cara menilai ini yang nantinya akan mempengaruhi gaji akuntan pemerintah.
Standar pada akuntansi perusahaan bersumber dari SAK dan menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan standar berasal dari Standar Akuntansi Pemerintah berasal dari KSAP. Untuk peraturannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010.
Pendapatan
Perbedaan selanjutnya terletak pada pendapatan. Jika akuntansi perusahaan bersumber dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan akuntansi pemerintah pendapatannya berasal dari peraturan yang berlaku, salah satunya dari pajak masyarakat.
Laporan
Jika melihat pada akuntansi bisnis, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba rugi karena tidak berorientasi pada keuntungan.
Tujuan dan Standar dalam Jasa Akuntan Pemerintah
Syarat menjadi akuntan pemerintah harus berdasarkan tujuan dan standar yang menjadi dasar.
Standar Akuntansi Pemerintah
Agar bisa menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, ada beberapa basis penerapan, meliputi:
SAP Berbasis Kas
Salah satu basis akuntansi yaitu laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah berbasis pada kas yang berguna untuk pengakuan pendapatan, belanja serta pembiayaan Laporan Realisasi Anggaran.
Hal tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Basisnya yaitu kas laporan realisasi anggaran yang memiliki arti pendapatan yang diakui pada saat kas diterima.
SAP Berbasis Akrual
Akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan akan menerapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual merupakan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui adanya pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas pada laporan finansial.
Selain itu, SAP akrual mengakui adanya pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ada pada laporan pelaksanaan anggaran. Basis ini bisa Anda temui pada APBN maupun APBD.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menerapkan SAP berbasis akrual untuk menyajikan laporan keuangannya. Dasar hukum dari hal ini ada pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Basis akrual berlaku untuk neraca serta:
- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas
Ketiganya dicatat pada saat adanya transaksi atau kondisi yang memberikan pengaruh terhadap keuangan pemerintah. Hal tersebut tanpa memperhatikan uang kas dan setara kas yang diterima.
Tujuan Akuntansi Pemerintah
Sedangkan tujuan Akuntan Pemerintah yang diterapkan dalam akuntansi pemerintahan, antara lain:
Menciptakan Akuntabilitas
Jasa Akuntan Pemerintah bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas. Sehingga pemerintah bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang ada dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5.
Adanya pertanggungjawaban ini bertujuan akan masyarakat bisa mengetahui dengan jelas penggunaan anggaran.
Manajerial
Selain itu, laporan keuangan pada pemerintahan memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan. Penyusunan APBN dan strategi pembangunan agar bisa melaksanakan kegiatan pembangunan negara.
Kegiatan manajerial bertujuan untuk mencapai ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis untuk mencapai tujuan tersebut. Siapa yang disebut akuntan pendidik akan mengajarkan hal-hal tersebut untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi.
Pengawasan
Laporan keuangan pemerintah akan memudahkan pemeriksaan keuangan negara. Sebab, pemeriksaan keuangan negara di dalamnya terdapat keterangan penggunaan anggaran negara.
Adanya pengawasan melalui akuntansi keuangan, maka akan meminimalkan penyalahgunaan anggaran.
Syarat Pemerintah Menerapkan Akuntansi Pemerintahan
Akuntan publik adalah berbeda dengan akuntan pemerintah dalam menerapkan hal-hal berkaitan akuntansi. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menjalankan akuntansi pemerintah, antara lain:
- Laporan keuangan yang ada pada pemerintah dilakukan pada anggaran yang telah mendapatkan persetujuan oleh badan legislatif negara.
- Penerapan laporan keuangan tidak melanggar konstitusi negara.
- Pemerintah harus melakukan perkiraan yang cepat dalam kondisi yang mengganggu stabilitas keuangan negara.
- Sedangkan pada sistem laporan keuangan pemerintah harus menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Dari hal-hal diatas, maka bisa disimpulkan bahwa sistem pembukuan dan pencatatan merupakan pengertian dari akuntansi pemerintahan. Pembukuan organisasi dan bisnis memiliki perbedaan karena pemerintah tidak memiliki profit. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, namun dasar ilmu tetap sama.
Sehingga, penggunaan Jasa Akuntansi Pemerintah sangat penting karena membantu pemerintah mewujudkan laporan keuangan yang transparan. Sebab, ada dasar-dasar yang dilaksanakan mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.