Konsultan pajak – Bagi Anda yang tertarik untuk berkarir sebagai kuasa hukum pajak, penting untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan. Profesi ini tidak hanya menuntut pemahaman yang mendalam tentang perpajakan, tetapi juga memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan hukum dan administratif. Lantas, apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi seorang kuasa hukum pajak di Indonesia.? Simak selengkapnya sebagai berikut

Syarat Menjadi Kuasa Hukum Pajak Berdasarkan Laman Pendaftaran Konsultan Pajak Dirjen Pajak Kemenkeu

Berstatus Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) Salah satu syarat utama untuk menjadi kuasa hukum pajak adalah berstatus sebagai WNI. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam profesi ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem perpajakan di Indonesia dan memiliki kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya.

Menjadi Anggota Asosiasi Konsultan Pajak Terdaftar 

Calon kuasa hukum pajak harus menjadi anggota salah satu asosiasi konsultan pajak yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Asosiasi ini bertindak sebagai badan yang menjamin profesionalitas dan kualitas dari para konsultan pajak yang ada di Indonesia.

Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak 

Sertifikat ini merupakan surat keterangan mengenai tingkat keahlian sebagai konsultan pajak, yang diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Sertifikat ini terbagi menjadi tiga tingkatan: A, B, dan C, yang menunjukkan level keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak. Semakin tinggi tingkat sertifikat, semakin dalam pula pemahaman dan kemampuan yang dimiliki.

Tidak Terikat dengan Pekerjaan di Pemerintahan, BUMN, atau BUMD 

Seorang kuasa hukum pajak tidak boleh memiliki ikatan pekerjaan dengan instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas profesi.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

NPWP adalah identitas wajib pajak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung dalam dunia perpajakan. Kuasa hukum pajak wajib memiliki NPWP, yang menandakan bahwa mereka juga merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Syarat Menjadi Kuasa Hukum Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Selain syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 34 ayat 2 tentang Pengadilan Pajak juga menetapkan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh calon kuasa hukum pajak.

Berstatus Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) 

Sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, calon kuasa hukum pajak harus merupakan WNI. Ini adalah syarat fundamental yang tak bisa ditawar

Memiliki Pengetahuan Luas Tentang Peraturan Perpajakan 

Profesi ini menuntut seseorang untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting karena seorang kuasa hukum pajak harus bisa memberikan nasihat yang tepat dan akurat kepada klien mereka, serta mampu menangani kasus perpajakan dengan benar.

Syarat Menjadi Kuasa Hukum Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 184/2017 Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan juga memberikan panduan khusus mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa hukum pajak. Berikut adalah beberapa syarat tambahan berdasarkan Permenkeu Nomor 184/2017 Pasal 5

Mempunyai NPWP 

Selain menjadi syarat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, NPWP juga menjadi syarat yang diatur dalam peraturan menteri. Ini menegaskan pentingnya kewajiban pajak pribadi bagi kuasa hukum pajak.

Baca juga Cara Menghitung dan Mengecek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mempunyai Bukti Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pribadi) 

Kuasa hukum pajak harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Pribadi selama dua tahun terakhir. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak hanya mengerti perpajakan dari sisi teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan pribadi mereka.

Bersedia Menandatangani Pakta Integritas 

Pakta integritas ini adalah komitmen tertulis dari kuasa hukum pajak untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, profesional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menjadi jaminan bahwa mereka akan bekerja dengan integritas dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

SKCK diperlukan untuk memastikan bahwa calon kuasa hukum pajak memiliki catatan yang bersih dari tindakan kriminal. Ini adalah salah satu syarat penting untuk menjaga reputasi dan profesionalitas profesi ini.

Tidak Berstatus Sebagai PNS atau Pejabat Negara 

Selain tidak boleh terikat dengan pekerjaan di BUMN atau BUMD, seorang kuasa hukum pajak juga tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat negara. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang mungkin muncul dari jabatan ganda.

Mempunyai Surat Izin Sebagai Kuasa Hukum 

Pajak Surat izin ini dikeluarkan oleh pihak berwenang setelah calon kuasa hukum pajak memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Surat ini menjadi bukti bahwa mereka telah memenuhi kualifikasi dan siap untuk menjalankan profesinya.

Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Izin 

Prosedur pengajuan izin sebagai kuasa hukum pajak harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. 1 Tahun 2018. Ini adalah panduan resmi yang harus diikuti oleh setiap calon kuasa hukum pajak.

Dengan memenuhi semua syarat tersebut, Anda bisa melangkah lebih dekat untuk menjadi kuasa hukum pajak di Indonesia. Ini adalah profesi yang tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga komitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakan yang dilakukan.