TAX NOW – Telat lapor pajak pribadi bisa menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani. 

Banyak orang masih menyepelekan kewajiban ini, padahal konsekuensinya bisa berdampak langsung pada keuangan pribadi. 

Tak hanya denda yang harus dibayar, keterlambatan ini juga bisa menyulitkan urusan administrasi seperti pengajuan pinjaman atau pembuatan dokumen penting lainnya. 

Meski Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan layanan online yang memudahkan, tetap saja banyak Wajib Pajak yang terlambat melapor.

Lapor Pajak Pribadi dan Batas Waktunya

Telat lapor pajak pribadi bisa berdampak besar bagi keuangan. Banyak orang masih menganggap enteng kewajiban ini. 

Padahal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menyediakan berbagai kemudahan, seperti DJP Online. Wajib Pajak bisa melaporkan kewajibannya secara daring. Meski mudah, masih ada yang telat atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. 

Untuk itu, penting memahami batas waktu dan cara melaporkan yang benar agar terhindar dari sanksi.

Berikut ini batas waktu pelaporan pajak pribadi yang harus diketahui:

• SPT Tahunan Orang Pribadi: Batas waktu pelaporan sampai 31 Maret untuk setiap tahunnya.
• SPT Masa PPh 21: Batas pelaporan pajak ini adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Jika hari jatuh tempo libur, pelaporan bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dampak dan Risiko Telat Lapor Pajak Pribadi

Banyak orang belum memahami sepenuhnya konsekuensi dari telat lapor pajak pribadi. Padahal, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada denda, tetapi juga dapat mengganggu keuangan dan catatan administrasi Anda secara keseluruhan. 

Denda Administratif

Wajib Pajak yang terlambat lapor akan dikenakan denda sesuai jenis SPT-nya. 

Denda telat lapor SPT tahunan pribadi sebesar Rp100.000. Sementara denda telat lapor SPT masa bulanan seperti PPh 21 bisa mencapai Rp500.000. 

Jika tidak segera dibayar, denda akan terus berlaku dan dapat menumpuk. 

Denda ini bersifat otomatis dan tidak dapat dihindari kecuali ada pengajuan penghapusan yang diterima.

Pemeriksaan Pajak oleh DJP

Telat lapor pajak pribadi akan bisa menimbulkan pemeriksaan oleh Badan Direktorat Jenderal Pajak. 

Jika pelaporan dilakukan tidak sesuai atau tidak jujur, DJP berhak melakukan pemeriksaan menyeluruh. 

Proses ini bisa mengungkap kekeliruan, bahkan potensi pelanggaran pajak yang lebih serius. 

Bila terbukti bersalah, sanksi tambahan hingga pidana bisa dikenakan. Ini tentu membuat reputasi dan kondisi keuangan Anda terganggu.

Kesulitan Urus Dokumen Penting

Bukti lapor pajak sering menjadi persyaratan utama dalam pengajuan KPR, pembuatan visa, hingga pengajuan bantuan dana pendidikan. 

Telat lapor pajak pribadi membuat Anda kesulitan mendapatkan dokumen pendukung tersebut. Bahkan, beberapa lembaga keuangan mewajibkan bukti SPT terbaru sebagai syarat mutlak. 

Ketidakpatuhan akan bisa menghambat rencana yang sudah susun, baik secara pribadi maupun profesional yang telah Anda rancang ke depan.

Tagihan Bunga dan Potensi Sanksi Pidana

Jika tidak lapor pajak selama 5 tahun, tagihan bunga dapat muncul bersama sanksi tambahan. 

Selain denda administratif, Anda bisa dikenakan bunga atas kekurangan pembayaran. 

Bila ditemukan unsur kesengajaan menghindari kewajiban, DJP dapat melanjutkan ke proses hukum. 

Dalam kasus tertentu, pelanggaran bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan dengan ancaman hukuman berat.

Terhalang Mendapat Fasilitas Insentif Pajak

Wajib Pajak yang tidak tertib melaporkan SPT bisa kehilangan kesempatan mendapatkan insentif atau relaksasi pajak dari pemerintah. 

Misalnya, saat terjadi pandemi atau krisis, hanya Wajib Pajak patuh yang berhak menerima keringanan atau penghapusan denda. 

Dengan telat lapor pajak pribadi, Anda otomatis dicoret dari daftar penerima fasilitas tersebut, meskipun secara keuangan sebenarnya memenuhi syarat.

Penilaian Negatif dari Jasa Konsultan Pajak atau Mitra Bisnis

Rekam jejak pajak yang buruk dapat merusak citra Anda di mata jasa konsultan pajak atau mitra bisnis. 

Bila Anda seorang profesional atau pengusaha, ketidaktertiban dalam urusan pajak bisa mengurangi kepercayaan mitra kerja. 

Jasa konsultan pajak Jakarta pun cenderung menolak klien dengan masalah pajak kompleks akibat keterlambatan. Ini bisa menghambat kemajuan usaha maupun karier pribadi Anda.

Prosedur dan Cara Melapor Pajak Pribadi yang Benar

Agar tidak terkena denda atau sanksi, penting bagi Wajib Pajak memahami langkah-langkah pelaporan yang sesuai aturan.

Berikut ini tahapan yang harus Anda lakukan untuk melapor pajak pribadi dengan benar:

Persiapkan Dokumen Pendukung

Siapkan dokumen seperti NPWP, bukti potong pajak, daftar penghasilan, dan biaya terkait. Dokumen ini akan digunakan sebagai data pelaporan. 

Pastikan kode yang digunakan sesuai, supaya sistem dapat membedakan bahwa dokumen tersebut adalah faktur pengganti, bukan faktur baru. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pengakuan pajak tetap sah dan sesuai aturan.

Login ke DJP Online

Buka situs resmi DJP Online, lalu login dengan memasukkan NPWP, password, dan kode keamanan yang muncul di layar. 

Setelah berhasil masuk, Anda bisa mulai proses pelaporan pajak secara online. Jika belum punya akun, Anda harus aktivasi terlebih dahulu menggunakan EFIN pajak yang bisa diperoleh dari kantor pajak atau secara online.

Pilih Jenis SPT Sesuai Status

Sebelum melaporkan pajak, Anda perlu memilih jenis formulir SPT yang sesuai dengan kondisi penghasilan Anda. 

Ada beberapa pilihan, yaitu SPT 1770, 1770 S, dan 1770 SS. 

Pemilihan formulir ini bergantung pada sumber dan jumlah penghasilan yang Anda terima selama satu tahun pajak.

Isi Data dengan Benar dan Lengkap

Isi seluruh formulir secara teliti. Pastikan data penghasilan, pengeluaran, serta potongan pajak diisi dengan akurat. 

Kesalahan pengisian bisa menyebabkan denda atau pemeriksaan lanjutan dari DJP.

Unggah Lampiran (Jika Diminta)

Beberapa jenis SPT mengharuskan Anda mengunggah dokumen pendukung seperti bukti potong atau laporan keuangan. 

Pastikan file dalam format dan ukuran yang sesuai agar tidak gagal unggah.

Kirim SPT dan Simpan Bukti Lapor

Setelah semua data benar, klik tombol “kirim SPT”. Sistem akan mengirimkan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) ke email Anda. 

Simpan semua bukti ini untuk dijadikan sebagai arsip jika sewaktu-waktu nanti akan dibutuhkan.

Cara Mengajukan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Denda

Tak semua Wajib Pajak telat dengan sengaja. Kadang ada alasan sah seperti gangguan sistem atau bencana alam. 

Jika Anda merasa memiliki alasan kuat, Anda bisa mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan denda. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan tertib dan sesuai prosedur agar diterima oleh DJP.

Berikut cara mengajukan permohonan:

Buat Surat Permohonan

Surat diajukan ke Kepala KPP tempat Anda terdaftar. Sertakan alasan jelas dan dokumen pendukung.

Lampirkan Bukti Dukung

Misalnya bukti gangguan DJP Online, surat keterangan rumah sakit, atau dokumen darurat lainnya.

Tunggu Proses Pemeriksaan

Setelah permohonan diajukan, pihak DJP akan memeriksa alasan yang diajukan. 

Jika dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anda berpotensi mendapatkan pengurangan sanksi administrasi, bahkan penghapusan denda secara menyeluruh.

Terima Surat Keputusan DJP:

Jika telah disetujui, Anda akan mendapatkan hasil keputusan resmi yang menyatakan apakah denda akan dihapus atau dikurangi.

Jika ditolak, mau tidak mau Anda harus tetap membayar seluruh pajak sesuai ketentuan.

Proses ini memang memakan waktu, namun layak dicoba daripada membayar penuh. 

Bila ragu, Anda bisa minta bantuan dari penyedia harga jasa konsultan pajak yang berpengalaman menangani kasus serupa.

Telat lapor pajak pribadi bisa menyebabkan denda, pemeriksaan pajak, dan hambatan administratif lainnya. Melapor tepat waktu adalah solusi terbaik.

Jika Anda masih bingung, tidak sempat, atau takut salah melapor, gunakan layanan profesional dari Tax Now. 

Kami hadir sebagai solusi praktis bagi Anda yang ingin menghindari denda telat lapor pajak pribadi. 

Tim kami terdiri dari ahli pajak bersertifikat dan berpengalaman menangani berbagai kasus. Mulai dari perorangan hingga pelaku usaha UMKM. 

Kami juga menyediakan jasa konsultasi pajak, termasuk pelaporan, permohonan penghapusan denda, dan penghitungan kewajiban Anda. 

Dengan biaya transparan dan layanan cepat, Anda tak perlu cemas lagi dengan urusan pajak. Hubungi Tax Now hari ini dan lapor pajak Anda tanpa stres!