Pendampingan hukum pajak
Sengketa Pajak
Kalau Anda menerima Surat Ketetapan Pajak yang menurut Anda tidak sesuai, ada jalur resmi untuk mempersoalkannya — dengan batas waktu yang ketat.
Sengketa Pajak
Perselisihan resmi antara wajib pajak dan DJP
Sengketa pajak timbul ketika ada perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat berwenang, sebagai akibat dari keputusan yang dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Alur layanan
Tahapan yang Kami Dampingi
Keberatan
Diajukan ke Kanwil DJP atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang Anda anggap tidak sesuai. Ada batas waktu 3 bulan sejak SKP diterbitkan.
Banding
Kalau keberatan ditolak atau tidak sesuai harapan, langkah berikutnya adalah banding ke Pengadilan Pajak.
Gugatan
Untuk sengketa atas pelaksanaan penagihan atau keputusan lain di luar SKP, jalurnya adalah gugatan ke Pengadilan Pajak.
Pendampingan
Kenapa Butuh Pendampingan
Proses sengketa pajak melibatkan tenggat waktu ketat dan dokumentasi teknis yang harus disusun dengan argumentasi hukum dan angka yang konsisten. Kesalahan prosedural — bukan cuma substansi kasusnya — sering jadi alasan permohonan ditolak sebelum masuk ke pembahasan materi.
Tax Tools
Tools terkait layanan ini
Kalkulator gratis di browser — estimasi edukatif, bukan pengganti pelaporan resmi.
Lihat semua Tax Tools →Terima SKP dan butuh arah langkah berikutnya?
Sertakan ringkasan SKP dan tenggat yang Anda hadapi — kami bantu menilai jalur keberatan atau banding yang realistis.